Satgas PASTI dan 16 kementerian/lembaga resmi menghentikan kegiatan ilegal

Pada Maret 2024, Satuan Tugas Pemberantasan Kegiatan Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 16 kementerian/lembaga resmi menghentikan kegiatan ilegal berkedok lowongan kerja paruh waktu dan perdagangan robot. Menurut satgas tersebut, kedua entitas yang bernama Bartle Bogle Hegarty (BBH) Indonesia dan Smart Wallet tersebut tidak mengantongi izin dan terlibat dalam kegiatan penipuan.

BBH Indonesia menawarkan pekerjaan paruh waktu dan meminta setoran dari anggotanya, serta menggunakan sistem referral dan menjanjikan bonus. Satgas PASTI menemukan bahwa kegiatan BBH Indonesia merupakan penipuan dan tidak mematuhi izin yang telah disetujui. Satgas melakukan beberapa tindakan seperti pemblokiran akses dan tautan, pemblokiran nomor rekening bank terkait, serta berkoordinasi dengan penegak hukum.

Entitas lain yang diidentifikasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI terlibat dalam kegiatan ilegal adalah Smart Wallet. Jenis kegiatan yang dimaksud adalah penggalangan dana melalui pemasaran bertingkat tanpa izin usaha yang dipersyaratkan.

Satgas PASTI akan melakukan pemblokiran lebih lanjut terhadap nomor rekening bank terkait dan menghimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Hingga saat ini, Satgas PASTI telah mengidentifikasi sedikitnya 12 entitas yang menawarkan pekerjaan paruh waktu dengan syarat setoran. Masyarakat perlu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan lowongan kerja yang marak saat ini. Koordinasi yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga ini menandakan keseriusan pemerintah dalam menangani kegiatan ilegal tersebut.

Secara keseluruhan, tulisan ini menguraikan tentang keterlibatan berbagai entitas di Indonesia dalam kegiatan penipuan terkait lowongan kerja dan perdagangan robot. Kegiatan tersebut dihentikan oleh satuan tugas pemerintah dan dilakukan upaya koordinasi dengan penegak hukum untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan. Tulisan ini menyoroti pentingnya bersikap hati-hati saat menerima segala jenis lowongan kerja dan mewaspadai kegiatan ilegal di industri keuangan.