Korea Selatan Tunda Penerapan Pajak Kripto Hingga 2027

Menurut PANews, Majelis Nasional Korea Selatan telah mencapai konsensus untuk menunda penerapan pajak mata uang kripto hingga tahun 2027. Ini menandai penundaan ketiga sejak pajak tersebut awalnya diusulkan pada tahun 2020. Partai oposisi utama, Partai Demokrat (DP), mengumumkan niatnya untuk memberikan suara mendukung rencana penundaan pemerintah selama sidang pleno Majelis Nasional pada tanggal 2 Desember.

Sebelumnya, DP berupaya mengajukan RUU alternatif yang mengusulkan penerapan pajak kripto sebagaimana dijadwalkan pada tahun 2025, tetapi dengan peningkatan ambang batas pajak tahunan sebesar 50 juta won Korea (sekitar $36.000) agar sesuai dengan standar pajak perdagangan saham. Akan tetapi, usulan ini tidak mendapat dukungan dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa. Pemimpin DP Park Chan-dae menyatakan bahwa keputusan untuk menunda dibuat setelah diskusi menyeluruh, menekankan perlunya persiapan kelembagaan yang lebih matang untuk memastikan efektivitas sistem pajak.