Buruh & Pengusaha Tolak Iuran Tapera Potong Gaji, Minta Fokus ke JHT

Pengusaha bersama serikat buruh satu suara menolak keras iuran potong gaji program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Mereka kompak menyarankan untuk mengoptimalkan program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan pekerja bagi peserta jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan sebesar 30% dari total dana JHT dialokasikan untuk MLT. Dia menyebut besaran dana untuk MLT cukup besar, yakni Rp 138 triliun dari total aset JHT sebesar Rp 460 triliun.

"Kita sudah mengiur BPJS Ketenagakerjaan program JHT 30% dananya bermanfaat untuk layanan tambahan dan itu bisa dipakai untuk perumahan, ini sudah jalan programnya dan jumlahnya juga sudah besar hampir Rp 136 triliun, 30% dari total JHT," kata Shinta dalam Konferensi Pers, Jumat (31/5/2024).

Shinta menilai seharusnya bisa mengoptimalkan dana dan program yang sudah ada daripada menambah iuran Tapera. Menurutnya, lebih baik pemerintah memperluas pemanfaatan MLT.

Dia menegaskan pihaknya sudah mendorong kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Himbara dan Bank Daerah. Dengan begitu, pekerja dapat memanfaatkan KUR yang diberikan oleh perbankan.

"Jadi, Rp 500 juta pinjaman KPR ya, kemudian pinjaman uang muka perumahan sampai dengan Rp 150 juta, malah kan renovasi perumahan juga ada sampai Rp 200 juta yang bisa dimanfaat. Jadi, ini yang existing ini saya rasa sudah baik dan ini yang kita mau dorong terus," imbuhnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan regulasi terkait iuran Tapera merupakan tumpang tindih. Hal ini disebabkan karena iuran serupa sudah pernah dijalankan.

"Kenapa overlapping (tumpah tindih)? BPJS itu sudah ada manfaat tambahan yang masuk di program JHT. Dananya itu sekarang Rp 160 triliun, dan dana tidak bertuan Rp 8 triliun. Kenapa tidak dimaksimalkan saja?" katanya.

Dia pun mengakui tujuan pemerintah baik agar seluruh masyarakat Indonesia mempunyai rumah. Namun, dia menekankan iuran tersebut jangan dipaksakan. Sebab, tidak semua orang tidak mempunyai rumah.

"Memang niat pemerintah untuk Kebaikan masyarakat agar seluruh Indonesia punya rumah. Tapi jangan dipaksa dong. Miskin gini juga kita punya rumah," jelasnya.