Menteri KP Bakal Sulap 10 Kampung Nelayan Tahun ini, Jadi Seperti di Jepang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana akan membangun 10 kampung nelayan modern di tahun 2024. Kampung tersebut akan tersebar di sejumlah pesisir Pulau Jawa dan Indonesia bagian timur.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kampung nelayan ini akan ditunjang oleh beragam fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi nelayan. Beberapa di antara fasilitas itu ialah alat tangkap, kapal, pabrik es, balai komunikasi, hingga pelatihan untuk nelayan.

"Tahun ini kita targetkan bangun 10 kampung nelayan modern. Tematik menyesuaikan dengan daerahnya," kata Trenggono di Kota Tual, Maluku Tenggara, Minggu (2/6/2024).

Konsep besar dari kampung ini akan mendorong kampung-kampung nelayan ini untuk menjadi satu kawasan ekonomi baru. Trenggono pun mencontohkannya seperti Kota Tsukiji, Jepang, yang merupakan sentra grosir hasil laut dan pertanian.

"Misalnya culinary, jadi kuliner produk kelautan. Jadi kalau kamu pernah ke Jepang, itu kayak Tsukiji, kita bikin kayak gitu. Tapi itu yang jualannya itu masyarakat pesisir yang nanti kita kurasi. Pengelolaan sudah," ujarnya.

Lebih lanjut Trenggono mengatakan, untuk tahap awalnya kampung nelayan modern ini akan dibangun di sejumlah kawasan pesisir Pulau Jawa dan Indonesia bagian timur. Ia berharap, pada 2024 ini target 10 kampung bisa tercapai.

"Kita usahakan tahun ini bisa selesai. Itu di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), Pulau Jawa, pantai utara (pantura) sama beberapa di pantai selatan (pansela). Dananya itu APBN. Nanti begitu jadi (kampungnya), kita serahkan ke koperasi nelayan," jelasnya.

Adapun pemerintah sendiri telah mendirikan kampung nelayan modern di Binyeri dan Samber. Kedua kampung itu pun diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir tahun lalu.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Trenggono menyampaikan, pengembangan satu kampung nelayan diperkirakan bisa menghabiskan dana Rp 20-21 miliar. Ia ingin membangun kampung nelayan Indonesia seperti Desa Nelayan di Volendam, Belanda.

"Satu kampung itu kita identifikasi sekitar Rp 20 miliar atau Rp 21 miliar untuk membangun itu semua tadi. Kita akan hitung putaran ekonominya mereka. Kalau ini bisa terjadi mimpinya seperti Volendam kampung nelayan keren tapi nggak bau ikan. Kampung yang ada kita upgrade, yang kumuh kita ubah termasuk dermaganya yang tidak berfungsi itu akan ada biaya pemerintah APBN," kata Trenggono usai usai membuka rapat kerja Direktorat Perikanan Tangkap KKP di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Minggu (19/3/2023).

Pihaknya menargetkan zona yang akan menjadi target pembangunan kampung nelayan. Trenggono menginginkan 10 kampung nelayan yang dikembangkan ada di zona 3.

Adapun daerah-daerah di zona 3 di antaranya Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715 yakni perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Kemudian WPPNRI 718 terdiri dari perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur. Terakhir WPPNRI 714 terdiri dari perairan Teluk Tolo dan Laut Banda.

"Kalau Pak Zaini (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP) 10 ya kita kejar tahun ini itu. Kalau bisa 20 ya alhamdulillah, yang pasti setiap kampung dia sudah ada dermaganya yang nggak bagus itu kita ubah menjadi bersih, ada pabrik esnya, cold storage-nya 5 sampai 10 ton," tutup Trenggono.