Jokowi Ungkap 10 Tahun Lagi Semua Kota Macet Jika Tak Siapkan Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para pemerintah kota di Indonesia lebih memperhatikan penyediaan transportasi umum. Menurutnya, bila hal ini tidak diperhatikan semua kota di Indonesia bisa mengalami masalah kemacetan.

Dia sempat menyinggung sederet kota sudah mengalami kemacetan akut, mulai dari Balikpapan, Surabaya, Bandung, hingga Medan. Dia menekankan agar rencana transportasi massal kota segera disiapkan. Pasalnya dengan memaksimalkan moda transportasi umum yang bisa mengangkut banyak orang, diharapkan kendaraan di jalan bisa berkurang, macet pun hilang.

Hal ini diungkapkan Jokowi pada agenda Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2024 dalam pidatonya disiarkan virtual lewat YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/6/2024). Dalam acara itu Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia berkumpul.

"Kalau tidak (perhatikan masalah transportasi umum) 10-20 tahun yang akan datang semua kota akan macet. Nggak percaya? Kita lihat nanti kalau kota-kota nggak siapkan diri mengenai transportasi massalnya," ungkap Jokowi.

Jokowi memahami sejauh ini membangun transportasi umum memang tidak mudah dan murah. Dia memaparkan sederet transportasi umum di Jakarta saja dibangun dengan anggaran mulai dari ratusan miliar hingga triliunan rupiah, seperti misalnya LRT, MRT, hingga kereta cepat.

Namun menurutnya baru-baru ini muncul moda transportasi baru yang menurutnya lebih murah daripada membangun MRT hingga LRT. Itu adalah moda autonomous rapid transit (ART), bentuknya seperti kereta namun tak pakai rel.

"Ini ada barang baru yang namanya ART, autonomous rapid transit. Tidak pakai rel tapi pakai magnet, bisa 3 gerbong, 2 gerbong, atau 1 gerbong nah ini jauh lebih murah," papar Jokowi.

Nah bagi pemerintahan kota yang berminat untuk membangun moda transportasi yang satu ini, Jokowi meminta segera menghubungi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dia menawarkan bantuan anggaran bagi pemerintah kota yang serius membuat ART.

"Nanti kalau ada APBD punya kemampuan tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. Bisa bagi-bagi, fifty-fifty bisa, APBD 50%, APBN 50% misalnya," pungkas Jokowi.