Biar Tapera Dapat Restu dari Masyarakat, Pemerintah Harus Apa?

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih ditentang oleh masyarakat. Selain soal sosialisasi, penolakan ini juga dinilai terjadi lantaran adanya isu kepercayaan kepada pemerintah dalam mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat.

Padahal, Tapera sendiri merupakan salah satu kebijakan paling memungkinkan saat ini untuk menyediakan dana murah untuk membiayai penyediaan perumahan bagi masyarakat. Belum lagi mengingat kemampuan APBN menyediakan subsidi untuk penyediaan perumahan selama ini juga sangat kecil.

CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, berpendapat rendahnya kepercayaan masyarakat harus dibuktikan salah oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat menunjukkan contoh baik pengalaman mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat. Hal ini mengacu kepada sejumlah penyelewengan dana yang dihimpun dari masyarakat pada kasus Jiwasraya, Asabri, dan dana pensiun BUMN.

"Sebelum waktunya itu bahkan sebelumnya itu harus dilakukan sosialisasi yang bagus. Pemerintah untuk meminimalkan trust issue ini harus ada bukti Tapera itu bekerja," kata Ali dalam podcast Tolak Miskin ditulis Sabtu (8/6/24).

Selain itu, Ali berpendapat bahwa pungutan sebesar 3% ini bisa dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Proses bertahap tersebut misalnya berupa subsidi dari pemerintah mulai dari 1,5% terlebih dahulu. Kemudian, secara perlahan dikurangi jumlah subsidinya. Ia menganggap hal ini akan memunculkan rasa kepercayaan masyarakat yang lebih besar.

"Yang kedua ini diusulkan bertahap. Jangan tiga persen langsung. Satu setengah persen disubsidi sebagian sama pemerintah. Nanti, sampai tahun berapa nanti tiga persen. Artinya, ada proses pembelajaran dan proses. Terus begitu, bagus. Jangan tiba-tiba tiga persen," kata Ali.

Ia juga berpendapat bahwa anggaran subsidi pungutan Tapera bisa diambil dari FLPP. Menurutnya, dengan cara seperti itu, masyarakat akan merasa lebih nyaman dan lebih dihargai.

Ali juga berpendapat agar sosialisasi dan diskusi terus dijalankan ke berbagai pihak, seperti dengan stakeholder, manajer investasi, dan OJK. Ketiadaan diskusi dengan pihak-pihak yang bersinggungan dengan kebijakan Tapera ini dianggap menjadi salah satu penyebab besar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Itu seakan-akan isu itu tidak dianggap sama pemerintah dan mereka semakin tidak percaya dengan pengolahannya. Jadi bertanya-tanya kok jadi dipaksa. Ini kan pemerintah mau ambil uang rakyat. Tapi kok diam-diam. Jadi agak lucu," kata Ali.