OJK: Piutang Pembiayaan di Sektor PVML Tumbuh Sebesar 10,82 Persen YoY pada April 2024

Pasardana.id - Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agusman mengungkapkan, di sektor PVML, piutang pembiayaan kembali tumbuh sebesar 10,82 persen yoy pada April 2024 (Maret 2024: 12,17 persen yoy) menjadi sebesar Rp486,35 triliun. 

“Pertumbuhan didukung pembiayaan investasi yang meningkat sebesar 10,72 persen yoy (Maret 2024 : 13,05 persen yoy),” jelasnya di Jakarta, Senin (10/6).

Lebih lanjut dijelaskan, profil risiko Perusahaan Pembiayaan (PP) terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,82 persen (Maret 2024: 2,45 persen) dan NPF net sebesar 0,89 persen (Maret 2024: 0,70 persen).

Gearing ratio PP naik menjadi sebesar 2,32 kali (Maret 2024: 2,30 kali), jauh di bawah batas maksimum 10 kali. 

Pertumbuhan pembiayaan modal ventura di April 2024 terkontraksi sebesar 12,61 persen yoy (Maret 2024: -10,18 persen yoy), dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,32 triliun (Maret 2024: Rp16,79 triliun).

Pada industri fintech peer to peer (P2P) lending, pertumbuhan outstanding pembiayaan di April 2024 terus melanjutkan peningkatan menjadi 24,16 persen yoy (Maret 2024: 21,85 persen yoy), dengan nominal sebesar Rp62,74 triliun.

Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi terjaga di posisi 2,79 persen (Maret 2024: 2,94 persen).

Adapun dalam rangka penegakan ketentuan di sektor PVML, beberapa langkah strategis telah dilakukan OJK, yaitu:

1.Kewajiban pemenuhan ekuitas minimum:

a. Pada posisi bulan April 2024, terdapat 5PP dari 147 PP yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp100 miliar.

b. Sementara itu, saat ini terdapat 3 dari 100 Penyelenggara P2P Lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimal Rp2,5 miliar.

“OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait progress action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud berupa injeksi modal dari pemegang saham, maupun dari strategic investor lokal/asing yang kredibel, termasuk pengembalian izin usaha,” imbuh Agusman.

2.Pada Mei 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 10 Perusahaan Pembiayaan, 10 Perusahaan Modal Ventura, dan 13 Penyelenggara P2P Lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan.

Selain itu, pengenaan sanksi administratif terdiri dari 3 sanksi denda dan 48 sanksi peringatan tertulis.

“OJK berharap, upaya penegakkan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal,” tandas Agusman.