Bahlil Minta Tambahan Anggaran Rp 889 Miliar

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diberi tanggung jawab untuk mencapai target investasi Rp 1.850 triliun pada 2025 mendatang atau tepatnya saat kepemimpinan telah berada di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menteri Investasi/Kepala Bahlil Lahadalia mengatakan, angka ini naik dibandingkan dengan target 2024 di Rp 1.650 triliun. Menurutnya, target investasi ini penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi RI di atas 5%.

"RKP (Rencana Kerja Pemerintah) kita di tahun 2025 itu Rp 1.850 triliun sampai dengan Rp 1.900 triliun. Itu sebagai syarat untuk pertumbuhan ekonomi di atas 5% sebagai salah satu syarat," kata Bahlil, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi VI DPR RI di Senayan Jakarta Selasa (11/6/2024).

Adapun rincian dari anggaran tersebut antara lain Program Penanaman Modal sebesar Rp 322,39 miliar, kemudian untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 359,48 miliar.

Namun yang membuatnya heran, pemerintah malah memangkas besaran anggarannya. Pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2025 ditetapkan sebesar di Rp 681 miliar. Dalam hal ini, menurutnya apabila targetnya naik, seharusnya anggarannya juga ikut naik.

"Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp 1.800 triliun, anggarannya diturunkan, dari target Rp 1.600 triliun dengan anggaran Rp 1,2 triliun lebih. Sekarang dinaikkan (target), tapi anggarannya diturunkan menjadi Rp 600 miliar," ujar dia.

"Ini yang buat saya bingung. Saya sejak kecil sudah berdagang, pernah menjadi pengusaha dan Ketum HIPMI, belum pernah menemukan teori ini," imbuhnya.

Bahlil menilai, semua target investasi terjadi karena didukung anggaran yang memadai. Menurut hitung-hitungannya, apabila anggarannya sebesar itu, RKP untuk investasi yang pas hanya sebesar Rp 800 triliun.

"Karena itu dalam teori saya, dengan basis anggaran yang ada, maka saya turunkan RKP saya koreksi menjadi Rp 800 triliun," ujarnya.

Atas kondisi ini, Bahlil pun meminta tambahan anggaran untuk menunjang program kerjanya. Besaran tambahan anggaran yang diajukannya mencapai Rp 889 miliar.

Permintaan tambahan anggaran ini pun mendapat persetujuan dari Komisi VI DPR. Dengan demikian, kalau dihitung-hitung total anggaran yang akan diperoleh mencapai Rp 1,57 triliun.

"Komisi VI DPR Ri menyetujui usulan Kementerian Investasi/BKPM sebesar Rp 889.320.857.000 miliar yang akan digunakan untuk Program Dukungan Manajemen dan Program Penanaman Modal," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji.