Sri Mulyani Wanti-wanti soal APBN 2025: Jangan Dipaksakan, Bisa Jebol

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi terkait peluang pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mengubah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. APBN 2025 saat ini tengah disusun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Mulanya, Anggota DPD RI Tamsil Linrung bertanya perihal kepastian APBN Perubahan (APBNP) di era kepemimpinan Prabowo. Pasalnya, dia khawatir perubahan APBN hanya untuk memenuhi janji-janji politik Prabowo, seperti program makan siang gratis hingga melanjutkan pembangunan ibu kota nusantara (IKN). Menurutnya, program-program tersebut belum diketahui besaran dana yang dibutuhkan sehingga berpotensi sebagai program yang mangkrak.

"Apa didorong untuk adanya APBN Perubahan? Karena Bu Menteri pasti ingat 2004 itu APBN Perubahan itu luar biasa perubahan yang kita lakukan. Jadi ini sekaligus buka rahasianya, apakah nanti kita akan melakukan perubahan lagi karena janji-janji politik presiden yang saya kira tidak bisa kita abaikan, ada makan siang gratis," kata Tamsil saat rapat kerja di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (10/6/2024).

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan mekanisme APBNP sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 yang mana pemerintahan baru berwenang untuk melakukan perubahan atau tidak. Pihaknya pun terus menjalin komunikasi dengan tim Prabowo dalam menyusun APBN 2025. Dengan begitu, penyusunannya sesuai dengan program-program yang diusung presiden terpilih tersebut.

"Namun, kami di dalam menjalankan tugas hari ini untuk menyusun APBN 2025, kita juga terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan tim yang disampaikan oleh pak Prabowo sehingga kita mencoba memahami dan mendesainnya sesuai dengan tadi yang disampaikan janji-janji maupun berbagai program," kata Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu menjelaskan APBN harus tetap dijaga kesehatannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Alhasil, APBN tetap menjadi sumber instrumen yang menjawab permasalahan pembangunan dalam negeri.

Dia menekankan APBN tidak bisa dijaga secara spontan dan jangka pendek. Untuk itu, pihaknya terus mencari jalan tengah untuk tetap menjaga keseimbangan berbagai program mendatang.

"Namun, di sisi lain jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan terus APBN-nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya sehingga APBN menjadi jebol sendiri. Ini yang terjadi di banyak negara di mana krisis ekonomi dimulai dengan APBN yang tidak sustainable," imbuhnya.

Dia pun memberi contoh negara yang terbukti tidak dapat menjaga APBN-nya, yakni Argentina. Pada abad ke-19, lanjut Sri Mulyani, kondisi ekonomi negara tersebut sangat maju hingga membuatnya menjadi negara kaya. Namun, karena APBN tidak dikelola dengan baik, negara tersebut terjebak dalam middle income trap.

"Argentina, itu dalam 100 tahun dia berapa kali mengalami krisis dan selalu sumbernya dari APBN yang tidak sustainable, sehingga Argentina kalau abad 19 awal termasuk negara kaya dan paling maju, sekarang mengalami setback. Ini yang akan terus kami berkomunikasi dengan tentu karena APBN ditetapkan dengan proses politik, kita juga harus melalui proses politik yang proper juga," jelasnya.