40.000 ASN Bakal Diuji buat Dipindahkan ke IKN, Anggarannya Rp 5,5 M

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendapat tugas untuk melakukan pemetaan dan penilaian potensi maupun kompetensi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, pada tahun ini ditargetkan ada sebanyak 60.000 ASN yang dipetakan dan dinilai dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5,5 miliar. Adapun 40.000 di antaranya ialah ASN dari kementerian/lembaga (KL) pusat. Tes ini salah satunya dilakukan menggunakan computer assisted test (CAT).

"Target tersebut terdiri dari 40.000 ASN instansi pusat yang akan dipindahkan ke IKN dan 20.000 ASN dari instansi penyangga IKN," kata Haryomo, di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Menteri PANRB, BKN, dan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

111.714 ASN Telah Diuji

Haryomo menjelaskan, langkah ini merupakan lanjutan yang telah dijalankan dari program 2023. Adapun pada tahun 2023 sendiri, BKN telah menyelenggarakan pemetaan dan penilaian potensi dan kompetensi dengan jumlah peserta 96.760 ASN.

Sementara untuk uji yang dilakukan pada tahun ini, sudah dilaksanakan pada 14.954 ASN. Dengan demikian, apabila dijumlahkan dengan jumlah peserta di 2023, total ASN yang telah diuji untuk pindah ke IKN mencapai 111.714 orang.

"Tujuan pemetaan dan penilaian potensi serta kompetensi ini dalam rangka pemindahan ASN ke IKN," imbuhnya.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) belum merilis jumlah pasti dari ASN kementerian/Lembaga (KL) pusat yang akan dipindahkan ke IKN.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya telah membuat simulasi dengan seluruh Sekretaris Jenderal (Sekjen) kementerian hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"KemenPANRB telah melakukan simulasi dengan seluruh Sekjen kementerian dan lembaga, dengan OIKN, dan juga dengan Kementerian Sekretariat Negara. Simulasi-simulasi telah kami buat mulai opsi 1,2,3,4 termasuk opsi yang lain," kata Azwar di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2024).

Dia mengatakan, keputusan sebelumnya akan ada menteri yang pindah lebih dulu ke IKN. Keputusan terbaru, setiap kementerian ada pejabat eselon yang pindah ke IKN atau ditugaskan. Dia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema pemindahan ASN ke IKN. Namun, hal itu akan disesuaikan dengan kesiapan hunian.

"Mulai skema dari 11 ribu, skema 14 ribu, skema 6 ribu sampai dengan skema 3.216 telah kita siapkan sesuai dengan hunian yang siap sekarang," katanya.

Selain kesiapan hunian, dia mengatakan, kepindahan IKN tergantung dari keputusan Istana. Kepindahan ASN rencananya dimulai setelah Agustus 2024. Ia juga memastikan ASN yang pindah ke IKN akan mendapat insentif. Insentif yang diberikan ke ASN ini di luar dari apa yang mereka dapatkan di Jakarta.