Menteri PPN Sebut Program Ini Bisa Hemat Anggaran Rp 50 T

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, menyambut baik program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Pemerintah diyakini bisa menghemat anggaran Rp 50 triliun karena program integrasi data tersebut.

Suharso menghadiri agenda peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Regsosek pada Jumat (21/6/2024). Menurutnya, program itu bisa membuat pemerintah hemat puluhan triliun karena program pembangunan bisa tepat sasaran karena data yang lengkap dan akurat.

"Potensi penghematan tersebut berasal dari program pembangunan yang tepat sasaran, karena data yang tersedia bersifat lengkap, akurat, dan mutakhir. Saya menegaskan, data sosial ekonomi yang akurat, komperhensif, dan terstruktur adalah dasar yang kokoh dalam perencanaan program-program pembangunan," kata Suharso dikutip dari akun Instagram resminya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan harus berdasarkan dan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Walhasil, Regsosek berperan penting untuk mengentaskan kemiskinan, informasi yang tersedia di data tunggal tersebut bakal mempermudah calon penerima manfaat.

"Misalnya, dalam melakukan analisis kondisi rumah dan anggota rumah tangga untuk memastikan kebutuhan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka," lanjut Suharso.

Walhasil, dengan Regsosek, Suharso mengatakan bahwa setiap intervensi yang dilakukan pemerintah diharapkan memberi dampak maksimal bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Regsosek pun dapat diakses pihak lain seperti akademisi dan organisasi masyarakat dalam waktu mendatang. Menurutnya, akses terhadap Regsosek diperlukan semua pihak untuk mendukung proses kajian maupun kegiatan lain yang dapat mendukung program pemerintah.

Sementara bagi pemerintah, Suharso menjelaskan Regsosek dapat digunakan sebagai basis data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan adanya basis data yang terpadu, koordinasi dan sinergi antar lembaga dapat terus ditingkatkan.

"Sehingga program-program pembangunan dapat berjalan dengan efektif," pungkasnya.