1.750 Hektare Lahan Disiapkan buat Relokasi Kampung Nelayan Terdampak IKN

Badan Bank Tanah telah menyiapkan lahan seluas 1.750 hektare untuk relokasi kampung nelayan yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Adapun salah satunya ialah nelayan Desa Jenebora, Penajam Paser Utara.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan, lahan seluas 1.750 hektare tersebut merupakan lahan reforma agraria yang nantinya akan dikelola oleh Gugus Tugas Reforma Agraria. Lahan reforma agraria inilah yang akan menjadi lokasi relokasi kampung nelayan.

"Lalu bagaimana nasib nelayan? Kita sudah menyediakan lahan untuk reforma agraria, kita relokasi, yang akan akan kelola Gugus Tugas Reforma Agraria. Total luasnya sekitar 1.750 hektar," kata Parman, ditemui di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).

Parman menjelaskan, nantinya relokasi akan diberikan secara cuma-cuma. Masyarakat juga akan diberikan hak pakai selama 10 tahun. Selain itu, nantinya juga akan ada lembaga pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat.

"Kita bisa berikan relokasi dengan cuma-cuma dan diberikan hak pakai selama 10 tahun. Ada lembaga lain untuk training mereka dan tujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial," ujarnya.

Menyangkut eksekusinya sendiri, Parman mengatakan, pihaknya perlu menunggu rampungnya proses penetapan kawasan oleh Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria. Setelahnya, Badan Bank Tanah akan mengupayakan penyediaannya secepatnya.

"Kita akan lakukan secepatnya begitu nanti ditetapkan ATR/BPN, gugus tugas reformanya sudah terbentuk diketuai oleh Bupatinya (Penajam Paser Utara), potensi subjeknya sudah ada tinggal anti relokasi lahannya ditetapkan oleh Pak Menteri ATR BPN," ujar dia.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, sempat menjelaskan tentang rencana relokasi masyarakat terdampak IKN.

Basuki mengatakan, dirinya akan bekerja sama dengan kepala daerah setempat. Ia percaya diri bisa menangani hal ini berdasarkan pengalaman sebelumnya. Basuki mengingatkan kepada warga yang tak ingin direlokasi bahwa tanah yang ditempatinya adalah milik negara.

"Ini kan tanah negara. Jadi nanti Pak Bupati sama saya ngurusin, saya nunggu Pak Bupati. Pasti bisa. Saya kan sudah membebaskan ribuat kilometer tol, bendungan. Ini pernak-pernik gini itu hal yang biasa, tapi kita harus eksekusi," kata Basuki di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Ia mencontohkan relokasi masyarakat atas proyek Bendungan Semantok di Nganjuk, Jawa Timur. Lalu relokasi masyarakat di Semarang imbas pembangunan Bendungan Jragung.

"Misalnya Bendungan Semantok di Nganjuk, saya pindahkan satu desa, saya bikinkan air minumnya, sekolahnya. Di Bendungan Jragung, di Semarang, sama. Dengan tanah 28 hektare saya pindahkan. Saya siapkan permukimannya, air minumnya, mereka bersedia," sebut dia.

Ia juga mengaku siap menyelesaikan persoalan pembebasan lahan seluas 2.086 hektare di IKN. Permasalahan lahan di IKN sempat membuat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kesal.

"Ternyata penyelesaiannya menurut Pak Raja sebagai Wamen ATR harus dengan perpres. Itu ada dua hal yang perlu dibuat Perpresnya. Perpres untuk pengadaan 2.086 hektare dengan PDSK plus. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Plus. Kalau PDSK hanya tanam tumbuh saja. Kalau plus bisa renovasi, bisa bikinkan rumah, tergantung musyawarah dengan masyarakat," terang Basuki.