Bos HK Sebut Sistem MLFF Belum Cocok Diterapkan di Tol Trans Sumatera

Sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan menerapkan sistem transaksi jalan tol tanpa stop alias Multi Lane Free Flow (MLFF) di beberapa ruas tol kelolaannya. Salah satunya ialah perusahaan pelat merah PT Hutama Karya (Persero) alias HK.

Direktur Utama HK Budi Harto mengatakan implementasi MLFF di Hutama Karya masih dalam proses kajian. Selain itu, menurutnya implementasi sistem ini di jalan tol masih memerlukan sedikit modifikasi.

"Ya saya kira perlu modifikasi dikit-dikit lah (untuk implementasinya). Sedikit aja modifikasi," kata Budi Harto, ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2024).

MLFF sendiri merupakan sistem pembayaran tol berbasis teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) dan melakukan transaksi melalui aplikasi khusus jalan tol di smartphone.

Selanjutnya, GPS akan menentukan lokasi yang dideterminasi oleh satelit dan proses map-matching akan berjalan di central system. Saat kendaraan keluar tol dan proses map-matching berakhir, sistem akan melakukan kalkulasi tarif.

Budi menilai, sistem seperti itu saat ini lebih cocok diterapkan di ruas jalan tol terbuka seperti di Pulau Jawa. Sementara Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sendiri sistemnya tertutup dan traffic lalu lintasnya terbilang masih sepi.

"Kalau itu lebih cocok untuk terbuka kayak di Jawa. Kalau tertutup kayak di Sumatera itu belum perlu sih. Karena kan traffic-nya masih kecil. Kalau di Jawa ini sudah, kalau pakai sentuh kan antrenya panjang," jelasnya.

Menurutnya, penerapan MLFF sendiri akan lebih diperlukan di ruas-ruas tol dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi. Setidaknya, jumlah kendaraan yang lalu-lalang mencapai hingga 25 ribu.

Lebih lanjut Budi mengatakan, uji coba MLFF perdana dilakukan di Tol Bali Mandara. Sedangkan implementasinya akan dilakukan serentak di sejumlah ruas, termasuk di antaranya Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi S atau JORR-S dan akses Tanjung Priok.

"Di Jawa ini kan punya JORR-S sama akses Tanjung Priok. Sama yang lain," ujar dia.

Sebagai tambahan informasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya pernah menyebutkan bocoran sejumlah BUJT yang akan menerapkan system MLFF. Di antaranya, PT Hutama Karya (Persero), PT Nusantara Infrastructure Tbk (META), serta PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR).

Menurut Basuki, ini berarti PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) tidak akan menjadi satu-satunya pengelola jalan MLFF. Ia mengatakan kebijakan ini dikeluarkan untuk meyakinkan BUJT bahwa pengelolaan MLFF aman dan dipantau pemerintah.

Di kesempatan berbeda, Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono (Yongki) mengatakan, penerbitan regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol menjadi langkah pemerintah dalam mendorong percepatan implementasi sistem MLFF yang diadopsi dari Hungaria tersebut.

Yongki menyebut hingga saat ini rencana penerapan sistem MLFF masih dalam tahap evaluasi internal antara Roatex Indonesia dengan Kementerian PUPR. Uji coba rencananya baru kembali dilanjutkan tahun ini sehingga belum bisa dipastikan kapan komersialisasi MLFF dapat dilakukan.

"Kita belum tentukan (komersialisasinya), tapi harapan kita, kita bisa mulai lagi (uji cobanya) di tahun ini, masih di Bali Mandara," kata Yongki saat ditemui di Bali International Convention Centre (BICC), ditulis Minggu (26/5/2024).