Banggar DPR Minta Pemerintah Perhatikan 2 Hal Ini Sebelum buat Family Office

Pemerintah berencana akan membentuk Wealth Management Consulting (WMC) atau family office di Tanah Air. Melalui langkah ini dilakukan untuk menjaring dana-dana keluarga kaya yang berseliweran di dunia.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan dua catatan penting yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum membentuk lembaga tersebut. Kedua hal tersebut antara lain masalah birokrasi dan regulasi.

"Yang pertama tentu problem birokrasi. Yang kedua adalah problem regulasi. Kalau dua hal itu bisa diatasi oleh pemerintah, insyaallah investasi akan lancar masuk," kata Said, ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2024).

Said menilai, hal ini menjadi penyebab utama yang membuat Indonesia terjebak dalam negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Padahal, Indonesia menurutnya punya banyak regulasi yang mendukung masuknya investasi ke Tanah Air.

Adapun regulasi yang dimaksudnya salah satunya ada Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2023 tentang pengganti UU No. 2 tahun 2022 tentang CIpta Kerja (UUCK). Namun menurutnya, implementasi dukungan tersebut belum maksimal lantaran masih terbentur dengan masalah birokrasi dan regulasi.

"Nah sehingga family office itu harus mempertimbangkan betul dua hal komponen itu yang memperlambat laju investasi kita," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, rencana pembentukkan family office di Tanah Air merupakan usulan dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Alasannya usulan pembentukannya ialah populasi orang kaya di Asia meningkat pesat selama 5 tahun ke depan.

Menurut data dari The Wealth Report, populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% selama periode 2023-2028. Peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat.

"Berangkat dari trend tersebut, saya melihat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk menarik dana-dana dari family office global," ujar Luhut dikutip dari video dalam Instagramnya luhut.pandjaitan, Senin (2/7/2024).

Rencananya, lembaga ini akan menjaring dana dari keluarga-keluarga kaya, terutama di Asia. Nantinya para investor ini tidak dikenakan pajak, tetapi dia harus investasi dan investasinya itu yang akan dipajaki.

Luhut memaparkan dengan memiliki Family Office, bukan hanya meningkatkan peredaran modal di dalam negeri, tetapi juga menghadirkan potensi peningkatan PDB dan lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal.