Indef Ingatkan Warisan Utang Negara dan Jatuh Tempo ke Pemerintahan Prabowo

Pasardana.id - Pemerintahan yang baru, periode Prabowo-Gibran, sedari awal sudah diwanti-wanti bakal memiliki beban utang yang cukup tinggi.

Tak hanya beban ‘warisan’ utang dari pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, tetapi juga utang-utang jatuh tempo dalam lima tahun ke depan.

Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan INDEF menyebut utang pemerintah hingga Mei 2024 mencapai Rp8.300 triliun dan jumlah jatuh tempo tahun 2025-2029 sekitar Rp3.749 triliun.

"Sementara tahun depan (utang jatuh tempo) Rp 800 triliun dulu. Kalau tidak diimbangi dengan penerimaan negara yang meningkat, apakah negara ini akan mengalami stroke yang ketiga? Semoga tidak,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti dalam diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).

Esther menambahkan, pemerintah Prabowo-Gibran harus memilik alternatif sumber pembiayaan. Selain untuk membayar utang jatuh tempo, ini juga untuk membiayai berbagai program ‘mercusuar’ nya.

"Saya sebut program yang fantastis, misalnya program makan siang gratis yang anggarannya mencapai 466 triliun rupiah. Jumlahnya sama dengan anggaran untuk pembangunan IKN,” ucapnya.

Untuk tahun 2025, pemerintah baru menganggarkan sebesar Rp71 triliun untuk program makanan gratis. Sedangkan tahun-tahun selanjutnya, masih belum jelas anggarannya berapa dan darimana.

"Kalau itu tidak diimbangi dengan kapasitas penerimaan negara yang semakin meningkat, saya tidak terbayang, apakah negara ini akan mengalami stroke ketiga. Semoga tidak,” ujar Esther.

Di sisi lain, pemerintahan baru nanti juga punya beban melanjutkan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN). Karena, sampai saat ini, belum ada perkembangan signifikan dari investor yang mau berinvestasi di IKN.

Esther menekankan bahwa mau atau tidak mau dan suka atau tidak suka pemerintah ke depan harus memperkuat pendapatan yang lebih banyak guna memperluas kapasitas ruang fiskal agar bisa meningkat.

"Karena apa? Karena program-programnya sangat fantastis kan dalam program pembangunan, tidak hanya IKN dan makan bergizi gratis, tapi masih ada program-program lainnya, seperti program pembangunan infrastruktur,” tuturnya.

Dia kemudian menyarankan pemerintahan Prabowo-Gibran lebih mendahulukan program prioritas yang memiliki efek multiplier luas. Program tersebut terutama berefek ke pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

“Misalnya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan modal, dan transfer teknologi. Ketiga program ini, sekaligus akan menjadi modal bagi Indonesia untuk menjadi negara maju,” pungkas Esther.