Ini Kabar Terbaru 2.086 Ha Lahan di IKN yang Belum Dibebaskan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih melakukan sosialisasi bagi warga yang lahannya terdampak pembangunan IKN. Warga terdampak adalah mereka yang bermukim di atas lahan 2.086 hektare (ha).

Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, mengatakan sosialisasi program Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus sudah terlaksana dua kali dan masih berlangsung sejak Kamis, 27 Juni 2024. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Penjabat (PJ) Gubernur Kaltim Akmal Malik.

Karena sosialisasi masih berlangsung, Danis enggan menjawab hasil negosiasi tersebut. Sebab, belum ada hasil kesepakatan tertulis yang diperoleh berbagai pihak yang terlibat.

"Nah, saya nggak berani mengatakan hasilnya sejauh mana karena belum ada yang tertulis. Semisal rumah maunya susun atau tapak, luasnya berapa, lokasinya di mana, sebagai apa," kata Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Namun, Danis menjamin bahwa pihaknya melibatkan tokoh serta masyarakat adat dalam agenda sosialisasi tersebut. Sosialisasi bahkan dilakukan langsung di lokasi 2.086 hektare yang bermasalah. Di antaranya, tol 6A dan 6B, serta kawasan pengendali banjir Bendungan Sepaku-Semoi.

"(Masyarakat dan tokoh adat) Hadir, dua kali dari sosialisasi awal sama sosialisasi yang keduanya hari Sabtu atau Minggu. Itu, kan, ada masanya kurang lebih beberapa belas hari gitu, ada jadwalnya sampai sepakatnya seperti apa," tuturnya.

Berdasarkan catatan detikcom, pemerintah terus menyelesaikan persoalan 2.086 ha lahan di IKN. Skema PDSK Plus menjadi solusi untuk hal tersebut. Lewat PDSK Plus, warga terdampak bisa mendapatkan ganti rugi tanam tumbuh serta relokasi, ada 91 hunian untuk 91 kartu keluarga yang bakal dibangun PUPR.

Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, sempat menjelaskan bahwa seluruh anggaran ganti rugi berasal dari Kementerian PUPR, baik untuk tanam tumbuh maupun relokasi rumah. Meskipun demikian, saat dikonfirmasi, Basuki mengaku tidak hafal rincian anggaran ganti rugi tersebut.

"(Anggarannya) PU, PU. Aduh kalau anggaran (saya tidak hapal), tapi ada mas, karena itu kebun dengan faktor satu-satu atau dua kali gitu. Itu kebunnya mereka diganti dan dibikinkan rumah," jelasnya, Jumat (21/6/2024).

Dia kemudian menjelaskan beberapa lokasi dari 2.086 ha lahan yang belum clear terletak di Tol Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Tol Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI yang terletak di dekat pintu masuk Bandara VVIP IKN.

Sementara lokasi lainnya, adalah lahan akses jalan menuju Masjid Negara IKN, serta lahan tempat pengendalian kawasan banjir Bendungan Sepaku-Semoi. Dengan sosialisasi PDSK plus yang terlaksana pada akhir bulan ini, Basuki berharap persoalan 2.086 ha lahan bisa selesai pada Juli 2024.