Serahkan Hasil Pemeriksaan LKPP ke Jokowi, BPK Selamatkan Uang Negara Rp 55,9 T

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, laporan tersebut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Ketua BPK Isma Yatun mengapresiasi kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi. Untuk memastikan keuangan negara digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menghindari kerugian negara, BPK juga terus mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif.

Hasil pemeriksaan tersebut pun kemudian disampaikan ke instansi berwenang. Salah satu dampak positif dari upaya ini adalah penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 55,97 triliun rupiah 2015-2023 yang menunjukkan komitmen kuat.

"Hasil atas LKPP 2023 menunjukkan opini WTP yang merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP 2016," kata Isma dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat , Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, Isma menyoroti kemampuan pemerintah dalam menghadapi situasi sulit tatkala pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020-2022. BPK mencatat komitmen dan upaya pemeirntah dalam mengelola APBN seoptimal mungkin sebagai shock absorber untuk mengatasi dampak pandemi.

"Tanpa mengesampingkan aspek trasnparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga pelaksanana pertanggungajwaban APBN tetap memperoleh opini WTP," imbuhnya.

Menurutnya, sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah mebawa kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan negara-negara lain.

Sebagai salah satu pilar utama dalam accountablility chain, lanjut Isma, BPJ memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis. BPK menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan unruk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Isma mengatakan, kehadiran BPK di ibu kota negara dan perwakilannya di setiap provinsi sesuai amanat konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, baik tingkat pusat dan daerah. Seluruh pegawai BPK baik unit pelaksaan maupu mendukung yang telah memberikan serangkaian inovasi termasuk transformasi digital.

"Selain itu transformasi digital pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban kinerja pemerintah pusat atau LKJPP sebagai bagian LKPP adalah langkah cermat dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perecanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi," kata Isma.

"Dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan distrupsi mebutuhkan multi stakeholder enggament yang efektif dan kolaborasi. Untuk itu kami haruskan Pak Presiden dan wakil beserta jajaran pemeirntah yang telah komitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata keuangan negara selamma 10 tahun terakhir sebagia landasan kuat bagi pemerintag selanjutnya," pungkasnya.