Zulhas Bantah Permendag Impor Bikin Industri Tekstil Bangkrut

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, bukan biang kerok industri tekstil bangkrut.

"Kalau (industri) tekstil mengatakan 'kita bangkrut gara-gara Permendag 8', ya nggak benar," kata pria yang akrab disapa Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Zulhas menjelaskan, Pertimbangan Teknis (Pertek) yang dihapus adalah yang terbaru. Sementara Pertek untuk TPT sudah ada sejak lama, begitu juga dalam peraturan sebelumnya.

"Karena itu (Pertek TPT) nggak dihapus, TPT tetap ada Pertek. Yang baru tadi, yang tambahan-tambahan baru, itu yang dihapus," jelas dia.

Zulhas menjelaskan awal mula protes dari industri tekstil. Hal itu bermula saat 26.415 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak.

Tindak lanjut dari tertahannya puluhan ribu kontainer itu, muncul revisi Permendag terkait kebijakan impor menjadi Permendag 8 Tahun 2024. Dalam aturan itu, pengusaha diberikan relaksasi selama hampir dua bulan agar kontainer yang tertahan itu bisa masuk ke Indonesia.

Namun, keputusan itu juga menjadi malapetaka untuk industri dalam negeri khususnya tekstil. Zulhas mengatakan dari sanalah, Kementerian Perindustrian mengeluhkan banjirnya barang impor.

"Dikasihlah relaksasi hampir dua bulan agar kontainer yang numpuk itu boleh keluar lancar. Nah, mungkin itu juga yang membuat perindustrian teriak, 'kok barang banjir' karena memang ada relaksasi, 10 Maret sampai 17 Mei. Itu putusan diputuskan rapat terbatas, saya menteri, kalau saya menteri apapun Keputusan Presiden saya harus ikut. Jadilah Permendag (8/2024) jadi, saya lagi di Peru," terangnya.

Sebelumnya, elemen buruh tekstil yang tergabung dalam tiga organisasi menggelar aksi dari kawasan Patung Kuda Aruna Wijaya, Jalan Merdeka Barat menuju Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Mereka mendatangi kedua instansi itu untuk menuntut pencabutan sejumlah regulasi yang dinilai memberatkan buruh, salah satunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Memang kita lebih kepada kementerian. Makanya nanti siang kita pecah, kementerian perdagangan dan kementerian perhubungan. Dengan catatan kenapa di depan Istana supaya presiden juga tahu," kata Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Rabu (3/7) lalu.

Iqbal menjelaskan, pihaknya bakal datang untuk meminta audiensi dengan pejabat sejumlah kementerian tersebut. Harapannya, elemen buruh bisa menyampaikan langsung permohonan pencabutan Permendag 8 Tahun 2024. Meskipun demikian, Iqbal mengaku juga menaruh tenggat waktu bagi para kementerian.

Ia meminta agar Kemendag dan Kemenhub bisa mencabut regulasi dalam kurun waktu 1x7 hari. Jika hal itu tidak dilakukan, Iqbal mengancam bakal melumpuhkan Indonesia.