RI Kebanjiran Barang Impor Ilegal, Zulhas Ungkap Ada Perbedaan Data

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap indikasi bahwa Indonesia telah dibanjiri barang impor. Menurut data yang diterima dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ada perbedaan data impor yang dimiliki Indonesia dengan negara asal.

"Dari berbagai diskusi ketemulah ada persamaan, yang kita temukan itu data. Data impor kita, kalau dari luar dengan data kita yang ada dalam negeri bedanya jauh. Jomplang. Jadi impor kita misalnya US$ 100 juta data kita BPS, data dari luar bisa US$ 300 juta, jadi jauh sekali. Nah rupanya inilah yang kita ingin cari, di mana ini salahnya?" kata Zulhas di konferesi pers Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Untuk menelusuri perbedaan data tersebut, Zulhas dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid sepakat membentuk satuan tugas (Satgas) impor ilegal.

Zulhas menjelaskan dibentuknya satgas itu karena pengusaha mengeluhkan terkait banjirnya barang impor ilegal yang mengganggu produk dalam negeri. Satgas itu akan dibentuk oleh Kementerian Perdagangan dan melibatkan pengusaha.

"Oleh karena itu kami sudah sepakat, kita akan bikin Satgas Kadin sama Kementerian Perdagangan nanti. Tentu dengan siapa lagi nanti kita akan rumuskan bareng, kita akan bikin Satgas untuk melihat di mana ini perbedaan data yang begitu besar," jelasnya.

Zulhas mengakui saat ini banjir impor memang belum sepenuhnya teratasi karena pengaruhnya dari aturan yang telah dibuat oleh pemerintah belum terlalu terlihat dampaknya.

"Sebetulnya sih impornya banjir ini artinya belum ada perubahan, bukan banjir sekarang, memang dari awal banjir. Belum ada perubahannya. Tadinya kita harap ada perubahan, (tapi) tidak ada perubahan. Nah, kami dan pak Arsjad juga tadi menyampaikan," terangnya.

Tugas Satgas nanti yang mengecek di lapangan apakah benar barang impor ilegal telah membanjiri Indonesia atau tidak. Tidak hanya itu terkait data impor juga akan ditelusuri lebih lanjut untuk mengecek perbedaannya.

"Oleh karena itu kita bikin Satgas untuk nanti bareng-bareng, pertama kita akan cek lapangan, benar nggak barang itu yang ilegal itu banyak. Kemudian nanti mungkin sudah lama produk-produk ini HS number yang disalahgunakan itu seperti apa, kita akan cek juga. Nanti yang akan membentuk Satgas Kemendag dengan Kadin, dan lain-lain," pungkasnya.