Gelar Rapat di Istana, Jokowi Perintahkan Genjot Setoran Pajak Sawit

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit bisa digenjot. Harvick mengatakan Jokowi memberikan perintah agar Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit bekerja lebih maksimal di akhir-akhir masa jabatannya yang berjalan hingga Oktober 2024.

Harvick menyatakan Satgas diminta untuk segera menyelamatkan masalah perkebunan sawit. Khususnya, soal penyelesaian lahan perkebunan sawit ilegal.

Hal itu, kata Harvick, dapat membuat perolehan pajak lebih tinggi utamanya pendapatan nasional dari sektor perkebunan kelapa sawit.

"Jadi tadi tindak lanjut agar Satgas bisa lebih maksimal bekerja di waktu yang sempit presiden arahkan agar mempercepat PR-PR yang menyangkut masalah perkebunan kita. Utamanya bagaimana perolehan pajak lebih tinggi lagi utamanya pendapatan nasionalnya sebelum selesai transisi pemerintahan bisa selesai," papar Harvick ditemui usai rapat internal Kelapa Sawit di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Salah satu yang digenjot adalah isu penyelesaian lahan sawit ilegal di dalam hutan. Dalam catatan detikcom, temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan di Indonesia ada 16,8 juta hektare lahan perkebunan sawit. Sebanyak 3,3 juta hektare di antaranya merupakan lahan ilegal yang berdiri di atas kawasan hutan.

Pada dasarnya sudah tercantum dalam pasal 110 a dan b UU Cipta Kerja. Penyelesaian lahan sawit ilegal ini dilakukan selama 3 tahun sejak UU Cipta Kerja diketok, bila dihitung waktunya seharusnya semua sudah selesai akhir 2023 yang lalu. Maka dari itu, Jokowi meminta agar proses itu dipercepat.

Perlu diketahui, dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun."

Sementara itu, Pasal 110 b menyatakan, "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif."

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut dalam rapat internal yang sama dengan Harvick mengatakan Jokowi meminta agar penyelesaian lahan sawit ilegal ini segera dikebut selama 1 bulan ke depan. Termasuk pengurusan sanksi apabila ada lahan-lahan sawit ilegal yang belum memiliki perizinan usaha seperti pada pasal 110 b.

"Lahan yang dipergunakan sawit itu yang dibahas, masih diberikan waktu sampai 1 bulan dari presiden untuk disampaikan," beber Airlangga.

"Yang satu, di pasal 110 b itu terkait pelanggaran. Ini harus ditagih dan dikejar," lanjutnya.