Duh Makin Banyak Anak Muda yang Terjerat Pinjol!

Pinjaman online (pinjol) ilegal kian marak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima aduan sebanyak 8.213 terkait pinjol ilegal selama periode 1 Januari-30 Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan berdasarkan data yang dimiliki Oleh Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), pengaduan terkait pinjol ilegal periode 1 Januari hingga 30 Juni 2024 didominasi oleh rentang usia 26-35 tahun. Perempuan yang akrab disapa Kiki ini menyebut sebagian besar pelaku pinjol ilegal menggunakan server luar negeri.

"Pengaduan terkait pinjol ilegal periode 1 Januari-30 Juni 2024 didominasi oleh rentang usia 26-35 tahun. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, sebagian besar pelaku pinjol ilegal menggunakan server di luar negeri," kata Kiki dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut, Kiki menjelaskan hal tersebut dapat diketahui lantaran adanya kemiripan nama pinjol ilegal yang telah diblokir. Dalam waktu singkat, pinjol ilegal yang telah diblokir tersebut muncul kembali dengan identitas yang hanya sedikit mengalami perubahan, seperti penambahan huruf, tanda baca, maupun angka.

Dengan begitu, Kiki menilai indikasi tersebut menunjukkan kecenderungan pelaku melakukan kegiatan di luar wilayah Indonesia. Selain itu, pelaku juga lebih menggunakan rekening di luar negeri sehingga menghindari jangkauan otoritas di wilayah Indonesia.

"Indikasi tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa pelaku melakukan kegiatan di luar wilayah Indonesia dan cenderung menggunakan rekening di luar negeri sehingga menghindari jangkauan otoritas di wilayah Indonesia," jelasnya.

Melansir dari Antara, sebagai langkah untuk menindak entitas keuangan ilegal, OJK telah mengambil sejumlah tindakan, seperti OJK mengeluarkan 156 surat peringatan tertulis kepada 125 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), 3 Surat Perintah kepada 3 PUJK, dan 25 Sanksi Denda kepada 25 PUJK. Langkah itu diambil pada periode 1 Januari hingga 27 Juni 2024.

Selain itu, sebanyak 137 PUJK telah melakukan penggantian kerugian konsumen atas 659 pengaduan dengan total kerugian mencapai Rp 100 miliar. Dia menyebut pihaknya akan memperketat pengawasan perilaku terhadap PUJK atau market conduct.