Masalah Tumpang Tindih Lahan Turun Drastis dalam 5 Tahun, Ini Datanya

Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatatkan sebanyak 57 hektare lahan di Indonesia masih mengalami tumpang tindih. Jumlah ini mengalami penurunan sekitar 20 juta hektare dalam 5 tahun terakhir.

Kepala Badan Informasi Geospasial Aris Marfai mengatakan, pada tahun 2019 luas lahan tumpang tindih mencapai 77 juta hektare atau terdapat indikasi ketidaksesuaian sebesar 40,6%. Angka ini turun ke posisi 57 juta hektare pada tahun 2024 atau ke posisi 30,1%.

"Untuk luas tumpang tindih pada tahun 2019 besarnya 77 juta hektare, sedangkan luas tumpang tidih terbaru tahun 2024 mencapai 57 juta hektare. Dengan demikian telah terjadi penurunan tumpang tindih sebesar 10,5% dalam 5 tahun," kata Aris, dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024. di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Aris mengatakan, pendataan ini berdasarkan hasil dari Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Periode 2016 sampai dengan tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.23 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No.9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta 1 banding 50 ribu.

Dalam kesempatan tersebut ia juga menyampaikan, Sekretariat Kebijakan Satu Peta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi Melalui e-monev yang menunjukkan bahwa 23 kementerian/lembaga (KL) Sudah melaksanakan rencana aksi. Total 14 KL sudah memenuhi target rencana aksi yang telah diketapkan, dan 9 kementerian lembaga dalam proses lemenuhan target rencana aksi atau progress on track.

"Pada kesempatan ini kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kementerian dan lembaga atas capaian yang sudah diperoleh," ujar Aris.

Aris menambahkan, akses data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional juga telah diperbarui. Dari yang dulunya tidak memungkinkan untuk diakses publik, sekarang sudah memungkinkan untuk akses masyarakat melalui Keputusan Presiden nomor 28 Tahun 2023 .

Selain itu, untuk menindaklanjuti ini, BIG sudah menetapkan peraturan BIG No. 3 tahun 2024 tentang klasifikasi akses dan juga mekanisme berbagi pakai data dan informasi geospasial, yang mengatur tentang hak akses, termasuk juga hak akses untuk masyarakat.

BIG juga melaporkan data K/L yang dalam rencana aksi sudah menerapkan standar keamanan. "Setiap data yang diunduh KSP dilengkapi dengan kode validasi sehingga integritas dapat dipertahankan," kata Aris.

Selain itu, metode pengamanan lainnya dilakukan melalui pemisahan bertingkat untuk masing-masing data. Aris pun memastikan, akses data spasial ini memiliki standar yang sama pada portal satu data Indonesia. Dengan demikian, hal ini mempermudah proses integrasi antar portal.

Lihat juga Video: AHY Soal 2.086 Ha Lahan IKN Bermasalah: Tinggal Tunggu Eksekusi

[Gambas:Video 20detik]