Heboh Debt Collector Tendang Ojol di Bekasi, Begini Aturan Tagih Utang

Ramai beredar unggahan video yang menampilkan petugas debt collector (DC) melayangkan tendangan ke seorang pengemudi ojek online (ojol) di Bekasi. Dalam nasarisnya di video, aksi itu terjadi lantaran pengemudi ojol telat membayar angsuran.

Lantas bagaimana aturan mengenai petugas DC saat menagih utang?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur ketat terkait tata cara penagihan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Melalui aturan tersebut, PUJK atau pihak penyelenggara wajib memberikan surat peringatan kepada konsumen wanprestasi sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian. Surat peringatan tersebut memuat informasi tanggal jatuh tempo, jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban, outstanding pokok terutang, denda atau ganti rugi yang terutang.

Terkait petugas DC, OJK memperbolehkan PUJK untuk bekerja sama dengan pihak lain. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pihak lain tersebut. Di antaranya, harus berbentuk badan hukum, mempunyai izin dari instansi berwenang, dan petugas atau sumber daya manusia yang telah mendapatkan sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi atau asosiasi yang terdaftar di OJK.

Selain itu, OJK juga menekankan etika dalam penagihan. Pada pasal 62, tertulis PUJK wajib memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses penagihan, PUJK wajib memastikan tindakan penagihan tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Selain itu, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, serta penagihan tidak dilakukan secara terus-menerus atau lebih dari tiga kali dalam sehari dan bersifat mengganggu.

"Yang dimaksud mempermalukan, antara lain berupa penarikan barang jaminan di ruang publik dan/atau menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen," terang pasal tersebut.

Kemudian, OJK juga mengatur terkait waktu penagihan. Penagihan hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai Sabtu di luar hari libur nasional mulai pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat. Dalam aturan tersebut juga menekankan PUJK atau pihak penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan.

Apabila terjadi pelanggaran, PUJK akan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha. Bahkan PUJK juga dapat terkena denda hingga Rp 15 miliar.

"Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)," tulis pasal tersebut.