BBM Subsidi Mau Dibatasi, Ahli Sarankan Ini

Pemerintah berencana untuk melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Hal itu telah disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Rencana itu pun mendapatkan banyak respons dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Mantan Menteri Perdagangan Indonesia dan Braintrust Think Policy Mari Elka Pangestu.

Menurutnya reformasi subsidi BBM tidak berdiri sendiri dan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Hal itu diungkapkannya dalam sebuah acara diskusi 'Ruang Tengah' yang digelar oleh Think Policy.

"Isu ini bukan hanya tentang kesehatan dan polusi, tetapi juga ekonomi. Polusi yang menurunkan hasil kesehatan akan berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Untuk memiliki subsidi yang produktif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, termasuk penargetan yang tepat dan cara penyampaian subsidi. Perlu dicermati siapa yang harus dikompensasi dan bagaimana subsidi disampaikan perlu dibahas secara mendalam, termasuk timeline menuju zero subsidy yang harus dilakukan secara bertahap," kata Mari dikutip dari keterangan resmi Think Policy, Senin (15/7/2024).

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menyampaikan latar belakang di balik rencana kebijakan tersebut. Menurutnya filosofi subsidi seharusnya menambah daya beli bagi yang rentan.

"Namun ada pola di mana subsidi lebih besar dinikmati oleh mereka yang memiliki daya ekonomi tinggi. Salah satunya adalah subsidi BBM di mana pengguna kendaraan roda empat menikmati jauh lebih besar daripada pengguna roda dua per kendaraan," tambahnya.

Rachmat menegaskan subsidi BBM harus bisa direformasi tanpa mengganggu ekonomi dan daya beli masyarakat. Caranya adalah dengan realokasi subsidi BBM yang lebih tepat sasaran dan lebih adil.

"Jika dilakukan, dapat terbuka ruang fiskal yang dapat dialokasikan untuk memperbaiki kualitas udara, mendorong transportasi umum, dan kepentingan umum lainnya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah dan harus kita kerjakan dengan bijak tapi juga segera," tuturnya.

CEO Think Policy Andhyta Firselly Utami menjelaskan secara teknokratis, kebijakan ini memiliki dasar ekonomi dan lingkungan yang masuk akal. Namun, kita harus secara cermat mempelajari tantangan, kesempatan, dan dampak implementasinya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.

"Oleh karena itu, kami mengadakan Ruang Tengah untuk menyediakan ruang aman bagi para teknokrat di lintas sektor untuk berbagi pandangan ahli mereka. Dengan masukan dari berbagai pihak, kami berharap dapat memastikan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan," ujarnya.