Kemendag Selidiki Arus Barang Impor dari China-AS, Ada Apa?

Kementerian Perdagangan melalui Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) sedang menyelidiki arus barang impor dari empat negara. Penyelidikan dilakukan karena melonjaknya volume arus barang impor dari China, Korea, Jepang, dan Amerika Serikat (AS).

Ketua KPPI Fransisca Simanjuntak mengatakan bahwa pemantauan dilakukan berkaca dari volume impor selama tiga tahun terakhir dari berbagai negara tersebut. Jika memang impor terbukti melonjak, maka pihaknya bakal mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk melindungi industri dalam negeri.

"Kalau untuk pengamanan perdagangan, BMTP, kami dari KPPI melihat bahwa harus ada lonjakan impor selama tiga tahun. Volume impornya harus naik selama tiga tahun berturut-turut. Baru produk itu bisa kita analisis lebih lanjut untuk pengenaan BMTP," ungkap Fransisca di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Fransisca menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan karena porsi impor dari keempat negara tersebut di atas 3% dari total impor Indonesia. Pemantauan dilakukan tidak hanya melihat negara asal, namun juga terhadap perusahaan yang berpotensi untuk dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

"Kalau di sini untuk BMAD dan BMTP negara-negaranya itu tidak hanya dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok/China), tapi juga ada dari Korea, Jepang, AS, dan ini semua terlihat dari bagaimana mereka masuk di Indonesia. Jadi kalau misalnya semua negara masuk, kecuali memang yang impornya kurang dari 3%, kalau untuk BMTP," tuturnya.

Di sisi lain, Fransisca menuturkan bahwa pihaknya juga tengah menyelidiki empat produk yang lonjakan impornya diduga cukup tinggi, yaitu benang kapas, benang filamen artifisial, kain tenunan dari kapas, serta slag wool. "Ini sedang berlangsung penyelidikannya dan diharapkan selesai pada September 2024-Oktober tahun ini," jelasnya.

Sementara untuk sejumlah produk yang sedang dikenakan tindakan pengamanan adalah benang dari serat stapel sintetik maupun artifisial, pakaian, dan aksesori pakaian, I dan H section dari baja panduan lainnya, evaporator, dan ubin keramik.

Ketua KADI Danang Prasta Danial menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyelidiki sejumlah produk impor, yaitu benang filamen sintetik, ubin keramik, film nilon, hot rolled coil, hot rolled plate, dan polietilen tereptalat (PET).Produk yang sedang dikenakan BMAD adalah polyester staple fiber dan spin drawn yarn.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan, menuturkan bahwa tindakan pengamanan perdagangan bisa dikenakan kepada negara yang impornya melonjak tajam ke Indonesia. Jika ada kerugian atau ancaman kerugian akibat lonjakan impor, maka pemerintah bakal mengenakan BMTP.

Bara menuturkan bahwa tindakan penyelidikan untuk BMTP memerlukan waktu sekitar tujuh sampai sembilan bulan. BMAD dijelaskannya bersifat sementara dengan jangka waktu tertentu. Untuk itu, Bara menuturkan bahwa penyesuaian struktural yang sudah komit dilakukan industri dalam negeri juga harus dilaksanakan untuk menjaga daya saing setelah jangka waktu tindakan pengamanan telah habis.

"Sebagai negara anggota WTO, maka seluruh proses penyelidikan yang dilakukan KADI dan KPPI harus mengikuti aturan perdagangan internasional yang diatur dalam Anti-Dumping Agreement dan Agreement on Safeguard WTO," pungkasnya.