Mendagri Ancam Ganti Pj Kepala Daerah yang Tak Bisa Pangkas Inflasi!

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan ultimatum kepada kepala daerah untuk bisa menangani inflasi di daerahnya masing-masing. Tito ingin semua daerah inflasinya berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,51% per Juni 2024.

Pesan khusus diberikan Tito kepada kepala daerah yang statusnya hanya Penjabat (Pj) baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, bila ada daerah yang dipimpin oleh Pj masuk ke dalam jajaran 10 daerah dengan inflasi tertinggi selama berturut-turut, maka pemerintah akan mengganti Pj Kepala Daerahnya.

"Untuk yang Pj, kalau berturut-turut 3 kali, saya sudah sampaikan kalau daerahnya ada di 10 tertinggi selama 3 kali berturut-turut kita akan ganti yang lebih mampu. Kena check out lah," kata Tito dalam rapat pengendalian inflasi mingguan, Senin (15/7/2024).

Menurutnya sampai saat ini ada 276 pemerintahan daerah yang dipimpin seorang Pj Kepala Daerah, sisanya ada 270 daerah yang pemimpinnya adalah pejabat definitif.

Dia meminta agar pimpinan-pimpinan daerah ini lebih perhatian terhadap inflasi di daerahnya. Jangan sampai masyarakat kesulitan karena harga barang pokok mahal.

Tito juga memberikan pesan bagi kepala daerah yang mau lanjut ikut Pilkada baiknya memiliki rapor inflasi daerah yang dipimpin secara baik. Bila inflasi terjaga, Tito yakin elektabilitas juga akan meningkat.

"Ini juga kan mau Pilkada, angka ini akan diekspos ke publik. Jadi kalau ada yang mau ikut lagi, kalau dia angkanya bagus, elektabilitas bisa naik," beber Tiko.

Dari banyak daerah, yang disoroti Tito hari ini adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pasalnya, provinsi ini masuk ke jajaran nomor dua inflasi terbesar per Juni 2024, level inflasinya mencapai 4,42% jauh di atas rata-rata nasional.

Masalahnya yang jadi perhatian Tito adalah inflasi di Sulawesi Utara juga masuk ke dalam 10 tertinggi pada kategori inflasi Kabupaten dan Kota. Artinya, harus ada kebijakan yang dimaksimalkan di kawasan tersebut.

Di kategori inflasi Kabupaten dua inflasi tertinggi terjadi di Minahasa Utara dengan inflasi sebesar 7,86% dan Minahasa Selatan 7,53%. Sementara di kategori Kota, ada Kota Kotamobagu yang inflasinya menyentuh 4,49%.

"Sulut ini saya mohon betul Pemprovnya, ini bukan provinsi saja tertinggi di tingkat kabupaten dan kota juga tinggi. Ini semua ada di Sulut, mohon maaf dengan segala hormat," ujar Tito.

Sebetulnya, inflasi tertinggi sendiri ada di Provinsi Papua Pegunungan yang menyentuh angka 5,65%. Namun, inflasi yang terjadi karena memang kondisi geografis Papua yang membuat mobilisasi barang sulit dan harga transportasi mahal.

"Kalau Papua Pegunungan saya sudah komunikasi sama gubernur, dia masalahnya penerbangan, dia hampir semua butuh penerbangan, kita nanti carikan solusi. Maka Sulut ini yang harus jadi perhatian," kata Tito.