Industri Keramik RI Lagi Berjuang Lawan Produk Impor

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut saat ini industri keramik dalam negeri tengah berjuang melawan produk impor. Hal ini terlihat dari sebanyak 7 perusahan industri keramik yang bangkrut.

Pejabat Fungsional Pembina Industri pada Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Kemenperin Ashady Hanafie mengatakan lonjakan impor ubin keramik yang membanjiri pasar dalam negeri, terutama dari China berimbas pada ketujuh perusahaan industri ubin keramik yang menghentikan produksinya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, impor ubin keramik mengalami peningkatan. Pada 2020, impor ubin keramik mencapai 72,6 juta meter persegi. Tahun 2021, angkanya naik menjadi 84,3 juta meter persegi. Volumenya turun menjadi 70,2 juta ton pada 2022. Meski terjadi penurunan, terjadi lonjakan volume impor menjadi 93,4 juta meter persegi.

Pria yang akrab disapa Shady menyebut pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor ubin keramik selama enam tahun terakhir tidak mampu menekan impor keramik ubin yang masuk. Pasalnya, besaran tarif yang dikenakan terus mengalami tren penurunan.

"Industri keramik itu sebenarnya kondisinya dalam saat ini tidak baik-baik saja. Safeguard ini ternyata tidak efektif. Di sini ternyata malah makin parah impor makin banyak," kata Ashady dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (17/6/2024).

Lebih lanjut, dia membeberkan tantangan yang menjadi industri ubin keramik dalam negeri. Pertama, pemerintah China menerapkan insentif tax refund sebesar 14%. Hal ini membuat industri keramik dalam negeri mengalami penurunan daya saing.

Kemudian, terjadi kenaikan biaya produksi sekitar 5-6%. Kenaikan ini terjadi usai adanya kenaikan bahan bakar dan pelemahan rupiah. Ditambah, ada kenaikan biaya transportasi, terutama ongkos angkut. Hal tersebut dapat membuat harga jual naik sekitar 1-3%.

Di sisi lain, alokasi penggunaan gas yang diberikan pemerintah belum mampu menutupi kebutuhan industri keramik dalam negeri.

"Harga itu tidak diberikan seluruh jumlah gas yang dibutuhkan industri karena ada keterbatasan, paling banyak 70-80% itu diberlakukan karena adanya sumber, ada pembatasan bagian pemerintah. Misal, alokasi segini dibagi seluruh perusahaan itu, masing-masing dapatnya nggak sama, nggak sesuai yang mereka butuhkan," jelasnya.

Dia pun berharap ada temuan ladang gas yang dapat dialokasikan 100% untuk industri keramik dalam negeri. Selain itu, dia menyebut yang diharapkan oleh pengusaha adalah persaingan yang adil, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk itu, pihaknya tengah mendorong penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) hingga 200%.

"Jadi kalau fair, sebenarnya tidak ada masalah. Kemudian karena dengan kondisi saat ini, maka Kementerian Perindustrian akan menggunakan seluruh apa ya, seluruh cara yang bisa digunakan untuk membantu industri dalam memperbaiki usahanya," imbuhnya.

Adapun 7 perusahaan industri keramik yang menghentikan produksinya:

1. PT Indopenta Sakti Teguh

2. PT Indoagung Multiceramics Industry

3. PT Keramik Indonesia Assosiasi - Cileungsi

4. PT KIA Serpih Mas - Cileungsi

5. PT Ika Maestro Industri

6. PT Industri Keramik Kemenangan Jaya

7. PT Maha Keramindo Perkasa