Giliran Jokowi Beda dengan Luhut soal Pembatasan Beli BBM Subsidi

Wacana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 mengemuka. Wacana ini muncul dari pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang bicara soal urgensi pembatasan subsidi energi.

Beberapa menteri lainnya sudah buka suara dan beda dengan Luhut soal wacana ini. Kini giliran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga tak satu suara dengan Luhut. Jokowi menegaskan sampai saat ini tidak ada rencana untuk membatasi pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024.

"Ndak, ndak, ndak! Ndak ada," tegas Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Menurutnya, sampai saat ini belum ada pemikiran untuk membatasi pembelian BBM subsidi secepat yang disampaikan Luhut. Jokowi juga bilang pemerintah harus mengadakan rapat koordinasi untuk wacana tersebut, namun memang belum dilakukan.

"Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga," beber Jokowi.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana pembatasan BBM subsidi ini. Menurutnya belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum ada keputusan," beber Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

Menteri ESDM Arifin Tasrif juga merespons rencana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Arifin mulanya mengatakan, tidak ada perubahan terkait harga BBM.

"Nggak ada yang berubah, nggak naik," kata Arifin ditemui di kantornya, Jakarta Pusat.

Saat ditanya mengenai pembatasan pembelian BBM pada 17 Agustus, Arifin mengatakan masih mempertajam data. Arifin menambahkan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait BBM subsidi tersebut. Dia juga memastikan tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

"Nggak, nggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum ini kok," tegas Arifin.