4 Menteri Jokowi Rapat Bahas Pembatasan BBM Subsidi

Menteri-menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merapat ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Rapat itu terkait rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan jenis kendaraan.

Sederet menteri itu yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Hadir juga Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta dari pihak PT Pertamina (Persero).

Trenggono menjadi menteri yang keluar gedung pertama sekitar pukul 14.44 WIB. Ia mengatakan, rapat dengan Menko membahas terkait BBM bersubsidi berdasarkan jenis penggunanya, termasuk bagi nelayan.

"Iya itu kira-kira, tapi nggak ada yang berubah (untuk nelayan). Ada pembatasan di kendaraan tertentu, yang pasti nanti ke Pak Menko ya," kata Trenggono sesuai rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Saat ditanya apakah pembatasan BBM bersubsidi jadi dilakukan mulai 17 Agustus 2024, ia mengatakan tidak. Pembatasan, katanya, baru mulai dilakukan 1 September 2024.

"Enggak (17 Agustus), September rencananya, 1 September lah," ucapnya.

Setelah Trenggono, Teten keluar disusul Arifin Tasrif. Keduanya kompak mengatakan bahwa hasil rapat akan disampaikan Airlangga.

"Nanti tanya sama menko. Bahasannya ya sudah dibahas, tinggal tanya ke menko," ujar Arifin.

Terbaru, Jokowi membantah pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Orang nomor satu di Indonesia itu bilang sampai saat ini belum ada pemikiran ke sana.

"Ndak, ndak, ndak! Ndak ada. Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga," beber Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Padahal isu pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia bilang PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha sedang menyiapkan agar pelaksanaan tersebut dapat segera berjalan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran) itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin, kita hitung di situ," kata Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi, Selasa (9/7).