Perjalanan Penerimaan Pajak RI, dari Rp 13,8 T sampai Hampir Rp 2.000 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan perjalanan penerimaan pajak di Indonesia yang terus meningkat seiring perkembangan ekonomi. Mulanya hanya Rp 13,87 triliun pada tahun 1983, menjadi Rp 1.869,2 triliun pada 2023.

Sri Mulyani mengatakan instrumen pajak sangat penting untuk membangun suatu negara yang sejahtera dan berkeadilan. Membangun institusi pajak yang bersih hingga profesional disebut harus terus dilakukan untuk mampu mencapai cita-cita Indonesia.

"Para pendiri bangsa Indonesia memahami itu. Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang," kata Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Rabu (17/7/2024).

Sri Mulyani menjelaskan, lini masa reformasi perpajakan dimulai sejak diberlakukannya sistem self assessment dalam Peraturan Perpajakan Indonesia pada awal 1980. Butuh waktu hampir 15 tahun untuk membuat perpajakan Indonesia di level Rp 100 triliunan, dari awalnya hanya Rp 13,87 triliun pada tahun 1983.

"Dibutuhkan hampir 15 tahun untuk meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp 100 triliun dan pada tahun 1998 penerimaan pajak mencapai Rp 143,63 triliun," beber Sri Mulyani.

Krisis Keuangan dan ekonomi yang dahsyat pada tahun 1998-1999 telah membuat Indonesia masuk dalam program Dana Moneter Internasional (IMF). Kemudian pada 2002, dibentuk Large Tax Payer Office (LTO) dan penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 249,4 triliun.

Selanjutnya, pada 2004 ditandai dengan reformasi perpajakan jilid II dan pertama kali penerimaan pajak di atas Rp 300 triliun. Bahkan pada 2007 penerimaan pajak menembus Rp 571,7 triliun dengan diberlakukan sunset policy.

"Tahun 2008-2009, dunia dihantam krisis keuangan global (dimulai dari Sub-Prime mortgage crisis). Ekonomi Indonesia dan penerimaan pajak tetap terjaga," ujar Sri Mulyani.

Kemudian pada 2014 mulai diperkenalkan e-filling, sehingga penerimaan pajak naik menjadi Rp 1.060 triliun. Selain itu, pemerintah melakukan kebijakan tax amnesty pada 2016 dibarengi dengan peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan penetapan pajak final sebesar 0,5% untuk UMKM.

Selanjutnya pada 2017, mulai berlaku pertukaran informasi otomatis secara global. Tanpa disangka pada 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang membuat penerimaan pajak anjlok dari Rp 1.332 triliun menjadi hanya Rp 1.072 triliun, atau turun Rp 260 triliun.

Untungnya, penerimaan pajak kembali pulih bahkan melesat mencapai Rp 1.716,7 triliun pada 2022 dan bisa mencapai Rp 1.869,2 triliun pada 2023. Hal ini berkat pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan core tax yang merupakan reformasi selanjutnya.

"Membangun institusi pajak yang bersih, kompeten, modern dan profesional harus terus dilakukan, untuk Indonesia mampu mencapai cita-citanya," ucap Sri Mulyani.

Di 2024 sendiri Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ditargetkan mengumpulkan Rp 1.988 triliun dalam APBN 2024. Di outlook terbaru, Sri Mulyani menurunkan target itu menjadi Rp 1.921,9 triliun.