BI Sebut Transaksi Ekonomi dan Keuangan Digital RI Moncer

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada kuartal II 2024 tetap kuat. Hal ini didorong oleh sistem pembayaran yang aman, lancar dan andal.

"Dari sisi nilai besar, transaksi BI-RTGS meningkat 13,42% (yoy) sehingga mencapai Rp 42.008 triliun. Dari sisi ritel, volume transaksi BI-FAST tumbuh positif 67,79% (yoy) mencapai 785,95 juta transaksi," katanya dalam konferensi pers di kantor pusat BI, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Kemudian, transaksi digital banking tercatat 5.363 juta transaksi atau tumbuh sebesar 34,49% (yoy). Sementara transaksi Uang Elektronik (UE) tumbuh 39,24% (yoy) mencapai 3.958 juta transaksi.

Transaksi QRIS tumbuh 226,54% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta. Sementara itu, transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM debit turun 8,42% (yoy) menjadi 1.759 juta transaksi, serta transaksi kartu kredit tumbuh 20,92% (yoy) mencapai 114,31 juta transaksi.

"Dari sisi pengelolaan uang rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 6,61% (yoy) menjadi Rp 1.057 triliun," lanjut Perry.

Ia menambahkan, stabilitas infrastruktur sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang interkoneksi struktur industri yang makin luas. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) terjaga baik, aman, dan andal, didukung kondisi likuiditas dan operasional yang memadai.

Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) terus meningkat. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) yang memfasilitasi interkoneksi di sistem pembayaran tumbuh positif, didorong perluasan kerja sama antar pelaku industri.

"Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil)," ujar dia.

Pembayaran Digital Banyak Kemajuan

Ketua Umum idEA Hilmi Adrianto melihat saat ini sistem pembayaran digital di Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan, khususnya terkait dengan transaksi di e-commerce.

Hilmi menyampaikan, berbagai layanan pembayaran digital sudah terfasilitasi dengan baik di berbagai marketplace sehingga mampu membantu peningkatan inklusi keuangan di masyarakat.

Di satu sisi, menurut Hilmi, terkait penggunaan transaksi digital termasuk QRIS masih terkendala. Bila melihat gap yang ada antara inklusi dan literasi keuangan di Indonesia yang hampir mencapai 40 persen, sangat dimungkinkan terjadinya ketidakpahaman pengguna untuk pemanfataan pembayaran digital secara optimal.

"Hal ini dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, seperti budaya masyarakat, tingkat pendidikan, literasi keuangan dan digital, tingkat ekonomi, dan ketidakmerataan infrastruktur. Faktor-faktor inilah yang perlu diatasi secara bersama-sama, baik dari pemerintah maupun swasta," ujar Hilmi.

Hilmi berpandangan, ada banyak sisi positif yang dapat dirasakan oleh pengguna dalam bertransaksi secara digital, di antaranya kemudahan untuk memilih metode pembayaran, pembayaran juga bisa dilakukan secara cepat dan mudah, sistem keamanan yang berlapis, dan adanya perlindungan konsumen.

"Bagi mereka yang sudah melek atau memiliki literasi digital yang baik, penerapan digitalisasi pada transaksi akan mempermudah percepatan perputaran dan pertumbuhan ekonomi," tutur Hilmi.

Sedangkan, literasi digital, yang di dalamnya termasuk memahami cara melindungi keamanan informasi pribadi, menjadi kunci penting agar transaksi digital tidak dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang memanfaatkan kelengahan pengguna untuk melakukan tindakan pencurian seperti phising dan kecurangan lainnya.

Saat ini, idEA mencatat pelaku usaha yang sudah onboard ke platform e-commerce. Tercatat ada sekitar 25,4 juta pelaku usaha yang sudah memanfaatkan e-commerce untuk menjalankan usahanya.

Selain itu, dalam catatan Harbolnas 2023 lalu, selama tiga hari penyelenggaraannya, catatan transaksi mencapai lebih dari 25 triliun, atau naik 13 persen dari Harbolnas tahun sebelumnya.

"Jadi dapat dilihat bahwa mereka yang melakukan transaksi digital di Indonesia sudah tumbuh cukup baik," imbuh Hilmi.

idEA berharap pemerataan infrastruktur semakin dipercepat, dapat menggandeng seluruh stakeholder untuk terus meningkatkan literasi digital masyarakat, menciptakan regulasi yang mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi secara digital dengan baik, baik dari sisi konsumen, pelaku usaha, maupun pelaku industrinya.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan merchant agregator, mengakui pangsa pasar transaksi digital terutama penggunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil sangat besar.

BI mencatat transaksi QRIS pada April 2024 tumbuh 175,44 persen secara tahunan (year on year/yoy). "Based data itu, kampanye transaksi digital on the track. Namun memang harus diakui butuh waktu untuk bisa mencapai seluruh wilayah terutama di desa-desa," ujarnya.

Indra mengatakan Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dalam mengkampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri. Seluruh stakeholder dan perusahaan yang bergerak di bidang transaksi digital perlu melakukan sosialisasi yang sama masifnya dan perlu dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.

Contoh inovasi yang dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing secara berkala, dan insentif lainnya selama menjadi mitra. TDC sendiri memiliki tiga produk yakni M2PAY, MEbook dan Posku Lite. Ketiganya masing-masing menyediakan metode pembayaran dan pemantauan transaksi, system informasi teritegrasi, dan kemudahan pencatatan toko dan bistro.

"Kami bekerjasama dengan mitra komunitas di Sumatera, Tamado Grup untuk menjangkau UMKM dengan melakukan kampanye UMKM Go Digital di Pematang Siantar dan Kabupaten Samosir. Dalam waktu dekat akan di Sabang (Aceh), Bali dan Bangka, kami sudah menyasar UMKM di desa-desa," ujarnya.

Indra mengatakan alasan pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM adalah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat utama untuk memantau kinerja keuangan dan arus kas UMKM.

"Laporan keuangan juga menjadi alat pemilik usaha membuat keputusan tepat dan strategi bisnis, termasuk menarik investor. Dari sisi hukum tentunya juga untuk pelaporan pajak dan pembayarannya sehingga sesuai aturan yang ada," ujarnya.

Namun, Indra berharap perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Keamanan Informasi.

"Penting buat UMKM mengetahui jati diri perusahaan penyedia system transaksi digital atau perusahaan yang akan memberikan pendampingan keuangan, salah satunya kepemilikan tiga ISO di atas, karena itu bagian dari proteksi untuk mereka sendiri sebagai pengguna," tambahnya.