Buka-bukaan soal Wamen Baru, Bahlil Ngaku Tak Cuma Setor 1 Nama ke Jokowi

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membagikan cerita di balik terpilihnya Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM. Yuliot dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, 18 Juli 2024 dan menjadi Wakil Menteri Investasi/BKPM pertama sejak didirikan tahun 2021.

Bahlil mengaku menyodorkan beberapa nama kepada Jokowi untuk posisi tersebut, termasuk Yuliot Tanjung. Dari sejumlah nama, kata Bahlil, Yuliot yang akhirnya dipilih Jokowi.

"Saya hanya menyiapkan, merekomendasikan nama, dan saya tidak merekomendasikan satu nama kok, beberapa nama. Dan yang terpilih Pak Yuliot. Selamat sekali lagi Pak Yuliot, semoga bapak bisa membantu kementerian ini supaya lebih paten lagi," katanya lewat unggahan Instagram bahlillahadalia, Sabtu (20/7/2024).

Bahlil menyebut sosok Yuliot tidak asing di Kementerian Investasi/BKPM. Kariernya dirintis sejak lama hingga akhirnya dipercaya untuk memegang jabatan wakil menteri.

"Jabatan menteri sama wakil menteri itu tergantung garis tangan. Orang ini nggak asing bagi kalian, berkarier dari bawah, berproses, sempat pangkatnya tertahan untuk jadi Plt Deputi, 3 tahun, 4 tahun baru jadi deputi, dan sekarang jadi Wamen Investasi. Pak Yuliot selamat bertugas ya, dan jajaran Kementerian Investasi/BKPM saya harap semuanya bisa berjalan baik," bebernya.

Sebelum dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi, Yuliot menempati jabatan fungsional sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama Kementerian Investasi/BKPM. Yuliot juga sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sejak September 2023-Juni 2024 dan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sejak Oktober 2020-September 2023.

Karirnya Kementerian Investasi/BKPM bermula di tahun 1988. Selama 36 tahun, Bapak Yuliot telah menempati berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Kepala Kantor Perwakilan BKPM di Taiwan, Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, Direktur Promosi Dalam Negeri, Direktur Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II, dan Direktur Deregulasi.