Simbara Nikel & Timah Diluncurkan buat Tambal Kebocoran Penerimaan Negara

Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah resmi diluncurkan. Sistem yang diluncurkan pada 2022 itu sebelumnya hanya mengintegrasikan pengelolaan batu bara.

Perluasan Simbara untuk komoditas nikel dan timah diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Arifin Tasrif, hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Melanjutkan keberhasilan Simbara untuk komoditas batu bara, hari ini kita akan mulai memperluas Simbara untuk komoditas nikel dan timah yang perannya makin strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan global," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Isa mengatakan Indonesia merupakan produsen nikel terbesar dunia, dengan cadangannya mencapai 21 juta ton atau 24% dari total cadangan dunia. Sementara cadangan timah kedua terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 800 ribu ton atau 23% dari total cadangan dunia.

Volume produksi nikel Indonesia pada 2023 pun dikatakan telah mencapai 1,8 juta metrik ton dan menempati peringkat pertama dunia dengan kontribusi 50% dari total produksi nikel global. Sementara itu, volume produksi timah sebesar 78 ribu ton dengan posisi menempati peringkat kedua dunia dengan kontribusi sebesar 22% dari produksi timah global.

Melalui Simbara diharapkan tata kelola nikel dan timah semakin kuat untuk memberikan pelayanan dan tata kelola komoditas itu mulai dari sisi pencegahan penambangan ilegal, memperkuat tambahan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga memaksa perusahaan membayar piutang mereka.

"Secara khusus acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen instansi-instansi pemerintah untuk terus bersinergi dan berkoordinasi dalam menyelenggarakan pelayanan untuk perusahaan nikel dan timah di Indonesia," tutur Isa.

Melalui sistem Simbara, kata Isa, pemerintah telah mampu mencegah modus ilegal mining sebesar Rp 3,47 triliun, tambahan penerimaan negara dari data analitik dan risk profiling dari pelaku usaha senilai Rp 2,53 triliun, dan penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking system Simbara Rp 1,1 triliun.

"Dalam rangka wujudkan pengelolaan nikel dan timah yang lebih terintegrasi hulu ke hilir, Direktorat Jenderal Anggaran bersama LNSW dan Bea Cukai akan kembali bersinergi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia untuk mengembangkan lebih lanjut simbara antar K/L," pungkas Isa.