Luhut-Sri Mulyani Luncurkan Simbara Nikel & Timah, Ini Harapan Pengusaha

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta beberapa pejabat negara hari ini meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah. Sejumlah pengusaha buka suara terhadap hal ini.

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Nicolas Kanter menyambut baik hal tersebut. Ia menilai Simbara mengintegrasikan sejumlah layanan seperti penerimaan negara bukan pajak secara elektronik (e-PNBP), Minerba Online Monitoring System (MOMS), serta Modul Verifikasi Penjualan (MVP). Hal ini akan memudahkan perusahaan karena proses perizinan bakal sederhana, transparan, dan bisa mencegah penyelewengan kekuasaan dalam proses penerbitan komoditas nikel dan timah.

"Jadi setiap satu persyaratan yang dibuat susah dan uncertain akan kembali lagi ke orang. Jadi kalau dibuat syarat yang dibuat masuk ke data dan sistem itu terbuka dan transparan, saya rasa itu akan meminimalisir semua cobaan orang yang berusaha mengintervensi," kata Nico di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Di sisi lain, Nico mengatakan bahwa Simbara juga akan mengintegrasikan berbagai data pengurusan izin lintas kementerian, salah satunya berkas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan.

Menurut Nico, pengintegrasian data membuat pemerintah bisa melihat secara detail terhadap data pajak sampai royalti perusahaan. Hal ini dinilainya baik karena mendorong perusahaan bersikap transparan.

"Jadi saya confident dan percaya sistem yang akan diciptakan mungkin ada perbaikan kecil-kecilan sana-sini, tapi basic-nya kita adalah digitalisasi membuat semua data masuk transparan," bebernya.

Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Meidy Katrin Lengkey juga menyambut baik Simbara untuk komoditas nikel dan timah. Sebab, seluruh proses hulu sampai hilir industri pertambangan akan terlihat dari Simbara.

Meidy menilai Simbara juga akan mendorong perusahaan transparan dalam aspek perpajakan. Sebab ada sejumlah kementerian yang dilibatkan mulai dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, sampai Kementerian Perindustrian.

"Dari produksi sampai yang makan, dulu nih, nanti ada jalur-jalurnya ketahuan ya, ada perdagangannya, ada pajak atau royaltinya, ada perhubungan kita lewat pelabuhannya, yang produksi sama ESDM sama perindustrian yang makan," tuturnya.

Meidy berharap bahwa Simbara juga bisa mengurangi aktivitas tambang ilegal karena bisa semua aspek bisa terpantau salah satunya RKAB. Dokumen tersebut berisi rencana kerja perusahaan mulai dari lokasi penambangan, pembeli, sampai pelabuhan yang akan digunakan perusahaan.

Meidy berpesan agar Simbara kelak juga diimplementasikan secara ideal sampai di lapangan. Namun, ia juga berharap pengawasan dari pemerintah terhadap proses pertambangan tidak hanya berjalan dari aspek dokumen, tapi juga dilakukan di lapangan.

"Kita berharap mudah-mudahan setelah ini bener-bener ada controlling, monitoring, semua proses upstream to downstream, lifecycle dari penambangan sampai output, sehingga tidak ada kerugian negara," pungkasnya.