PUPR Pantau Ketat Proyek IKN Pakai Cara Ini

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memantau ketat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini menjadi salah satu upaya percepatan dari pembangunan mega proyek tersebut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis mengatakan, pihaknya memantau ketat pekerjaan konstruksi proyek-proyek strategis nasional (PSN), khususnya IKN. Hal ini juga didukung dengan adanya implementasi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy.

"Kalau terkait penggunaan Satu Peta, memang khusus untuk yang pekerjaan PSN terutama yang di IKN. Kita sudah menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusdatin PUPR terkait dengan bagiamana progres bisa dilaporkan secara real time," kata Abdul, dalam konferensi pers usai acara Launching Konstruksi Indonesia 2024 di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Abdul menjelaskan, setiap paket-paket pekerjaan proyek sudah menggunakan sistem informasi hingga CCTV, sehingga semuanya bisa dipantau secara lebih cepat. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan di IKN agar sesuai dengan rencana.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan dukungan rantai pasok material untuk proyek-proyek IKN dalam rangka percepatan pembangunannya. Pasalnya, material di IKN sendiri kebanyakan didatangkan dari luar daerah.

"Semuanya sudah kita siapkan, baik itu yang menyatukan dengan satu lembaga yang dibentuk bersama-sama untuk melancarkan proses distribusi atau pemasokan material terhadap pelaksanaan konstruksi yang ada di IKN," jelasnya.

Di samping itu, Abdul mengatakan bahwa IKN menjadi salah satu proyek yang terdampak dari serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, Surabaya, Jawa Timur, pada bulan Juni lalu. Demi menjamin proses pembangunannya tidak terganggu, pihaknya telah mengambil langkah antisipasi.

"Ada (PSN yang kena), yang IKN juga ada. Sehingga, karena ada proses kendala di PDN makanya tadinya kita menggunakan sistem informasi pendukung tadi, kita ubah kembali lagi ke manual," ujar dia.

Menurutnya, serangan ke PDNS 2 mendatangkan dampak yang signifikan, utamanya dalam aktivitas jasa konstruksi. Hal ini terutama terkait dengan proses sertifikasi tenaga kerja, konstruksi, hingga proses pengadaan atau tender.

Langkah kembali ke metode manual pun menjadi cara cepat agar hal ini tidak terlalu berdampak pada proses konstruksi yang telah berjalan. Kalau tidak, bisa-bisa proyek yang terimbas seperti IKN mengalami keterlambatan penyelesaian.

"Kita harus bergerak cepat. Kalau kita nggak segera mengambil keputusan cepat untuk kembali ke manual, maka waktu akan hilang, habis, maka itu akan menjadikan pembangunan infrastruktur di IKN juga akan mundur," tutur dia.

"Kemarin kita kembali ke manual, termasuk juga proses sertifikasi, badan usaha, termasuk sertifikasi tenaga kerja konstruksi juga kembali ke manual," sambungnya.