Ekonom Nilai Family Office Tak Pas Dibikin di RI, Ini Alasannya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan Indonesia bisa memiliki Wealth Management Consulting (WMC) atau Family Office. Lembaga itu akan menjaring dana dari keluarga-keluarga kaya raya, terutama di Asia untuk ditempatkan di Indonesia.

Luhut menargetkan lembaga itu bisa dibentuk sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) habis, yakni Oktober 2024. Namun, rencana pembentukan lembaga itu masih dipertanyakan oleh beberapa pihak.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, pembentukan Family Office biasanya dilakukan oleh negara yang memiliki dua kriteria, yakni pertama negara surga pajak atau bisa memberikan perlakuan pajak yang menguntungkan individu atau pebisnis. Kriteria kedua, negara yang menjadi pusat keuangan yang berpengaruh secara internasional.

"Jadi, pilihannya hanya dua itu, dan Indonesia bukan keduanya. Jadi, kalau memberikan insentif pajak juga setengah hati, itu belum tentu menarik Family Office," kata dia ditemui di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Bhima tidak cukup yakin bahwa lembaga itu akan sukses dibuat atau menarik investor dari luar negeri, karena investor akan melihat seberapa aman Indonesia menjaga keamanan data dan dana yang akan mereka simpan atau investasikan.

"Dengan kasus bocornya PDN (Pusat Data Nasional), ini jadi catatan buruk, karena family office, dia sangat sekresi. Dia nggak mau data investasinya dan lain-lain bocor, dan kita lemah soal itu," ucapnya.

Kemudian, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Indonesia adalah skandal pencucian uang dan judi online yang masih marak.

"Jadi gini judi online tuh Rp 600 triliun, akumulasi nilai transaksinya, dan itu kejahatan pencucian uang dan transaksi antar negara yang kita sampai sekarang nggak selesai. Ini mau ngawasin soal family office. Nggak siap perangkat kita," ucapnya.

Menurut Bhima, Family Office ini dibentuk untuk menarik dana investor dalam negeri yang malah senang menempatkan dananya di Singapura. Padahal Indonesia memiliki program golden visa yang seharusnya bisa menarik investor besar.

"Saya kira, tujuan utama menarik family office di akhir pemerintah Pak Jokowi tidak lain adalah untuk menarik dana-dana repatriasi dari orang-orang superkaya Indonesia yang selama ini menempatkan dananya di luar negeri, khususnya di Singapura. Untuk apa? Untuk menstabilkan nilai tukar rupiah kita, karena hari ini sudah Rp 16.200," jelasnya.

Sebelumnya, Luhut sebagai pencetus ide agar Indonesia memiliki Family Office sudah berkunjung ke Uni Emirat Arab (UEA). Dia mengatakan sudah menyampaikan hasil kunjungannya itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Luhut menyebut, saat ini banyak orang kaya dunia antre ingin menyimpan uangnya di Indonesia. Oleh karena itu ia menilai Family Office perlu dibuat dengan berbagai insentif yang diberikan.

"Saya baru kembali dari Abu Dhabi, saya sudah lapor Pak Jokowi dan Presiden terpilih tadi malam, masalah Family Office dan Family Business. Kenapa kita ingin ini, karena sekarang uang bertaburan yang pengin masuk ke Indonesia, kita harus kasih insentif," katanya dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui Simbara di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (22/7) lalu.