Menteri Jokowi Blak-blakan soal Nasib Anggaran IKN di 2025

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, bicara tentang alokasi anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 mendatang. Adapun sisa alokasi anggaran dari APBN untuk IKN kian menipis.

Secara keseluruhan, pembangunan IKN diproyeksikan akan membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya akan ditanggung APBN atau sekitar Rp 93,2 triliun.

Dari jumlah tersebut, Kementerian PUPR melapor serapan APBN untuk proyek IKN telah mencapai Rp 80 triliun. Dengan demikian, artinya sisa porsi APBN tinggal Rp 13 triliun. Meski anggaran telah menipis, menurut Suharso belum ada pembicaraan terkait kemungkinan penambahan alokasi anggaran.

"Sementara ini belum ada (rencana revisi porsi APBN untuk IKN). Jadi tetap masih berjalan," kata Suharso, ditemui di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024).

Meski porsi APBN makin menipis, Suharso mengatakan, ke depan IKN akan lebih banyak mengandalkan investasi dari para investor dalam maupun luar negeri.

Ia juga optimistis pembangunan IKN juga akan terus berjalan. Apalagi, mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri disebut-sebut telah mengantongi banyak minat investor asing.

"Seperti Presiden (Jokowi) sampaikan juga, investor-investor asing berjanji (masuk ke IKN). Kalau kita sudah menunjukkan kesungguhan, mudah-mudahan mereka juga segera masuk investasi untuk yang lain," ujar dia.

"Tetapi, yang terkait dengan kepentingan birokrasi itu mudah-mudahan semuanya sudah bisa kita selesaikan secara bertahap dengan kemampuan kita," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, pada bulan Mei lalu muncul kabar bahwa Presiden terpilih, Prabowo Subianto, bakal menggelontorkan Rp 16 triliun per tahun Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) untuk melanjutkan pembangunan IKN. Angka ini tergolong kecil dibandingkan alokasi tahun-tahun sebelumnya.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga, menilai bahwa jika rencana Prabowo terealisasi, anggaran itu cukup untuk membangun IKN. Sebab, berbagai proyek besar yang bersinggungan dengan kebutuhan infrastruktur dasar sudah dianggarkan dan sedang dikerjakan oleh pemerintah.

"Kan yang utama-utama sudah. Bendungan (Sepaku Semoi) sudah jadi, sebagian jalan tol sudah masuk kontrak. Hitungan saya Rp 16 triliun cukup. Karena kita berpikirnya IKN selain APBN, secara teoritis, 80% diharapkan investasi. Yang jelas setiap tahun (kalau Rp 16 triliun) cukup," ucapnya di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2024).

Walhasil, Danis mengatakan bahwa pemerintahan mendatang tinggal menghitung anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur dasar yang belum dibangun di IKN. Termasuk anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur dasar.

"Biaya yang diperlukan sisanya adalah (kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar) dan juga pemeliharaan. Baru tahapan yang lain. Mana nih yang harus kita pecah antara yang bersumber dari APBN (dan dari swasta)? Kalau ada angka segitu tinggal melengkapi itu," pungkasnya.