Pasardana.id - Ekonomi dan keuangan syariah diyakini dapat mengambil peran signifikan dalam mendukung transformasi ekonomi inklusif berkelanjutan.
Terlebih, pengembangan ekonomi hijau untuk menunjang transisi energi rendah karbon telah menjadi salah satu fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
"Juga dalam RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) sebagai salah satu program utama pada arah kebijakan pembangunan transformasi ekonomi berbasis produktivitas," ujar Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin dalam sambutannya saat menghadiri Nusantara Sharia Economic Forum (NUSHAF) 2024 dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (30/7).
Maruf menilai, mekanisme pembiayaan syariah dapat diterapkan untuk membiayai berbagai program transisi energi berkelanjutan.
"Skema pembiayaan syariah dapat menjadi sumber pembiayaan yang sangat tepat bagi berbagai program transisi energi berkelanjutan," kata Wapres.
Menurut Wapres, menjaga keseimbangan alam dan penggunaan sumber daya alam (SDA) secara wajar serta menjamin keberlangsungan lingkungan merupakan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
Hal tersebut selaras dengan berbagai kebijakan ekonomi berkelanjutan, khususnya transisi energi menuju ekonomi rendah karbon.
"Berbagai contoh keuangan syariah dan green financing menganut prinsip yang sama, yaitu pembagian risiko dan mendorong keberlanjutan serta inovasi," ujarnya.
Ke depan, sebut Wapres, kontribusi ekonomi syariah terhadap penurunan emisi karbon akan semakin diperkuat dengan menjadikan ekonomi hijau sebagai salah satu pilar utama pada masterplan ekonomi syariah 2025-2029.
"Beragam langkah ini diyakini akan memperkuat posisi dan peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar penting pembangunan ekonomi nasional demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yakni Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan," kata Wapres.
Hot
No comment on record. Start new comment.