Pengusaha Ungkap Kaltim Belum Mandiri Pangan, Kebutuhan IKN Terancam?

Pengusaha mengungkapkan masalah ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Faroek mengatakan kawasan yang menjadi rumah bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) ini belum mandiri pangan.

Donna mengatakan kebutuhan pangan masih perlu 'diimpor' dari Jawa maupun Sulawesi. Dia mengatakan hal ini harus segera menjadi perhatian pemerintah pusat. Apalagi Kota Nusantara akan segera dihuni.

Masalah ini dipaparkan Donna dan kawan-kawan pengusahanya saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Garuda, Kota Nusantara.

"Hal penting dari Kadin kami ingin keterlibatan pemerintah dalam ketahanan pangan untuk Kaltim. Saat ini Kaltim belum mandiri dalam pangan masih harus impor dari Jawa dan Sulawesi," beber Donna usai melakukan pertemuan dengan Jokowi, dikutip Rabu (31/7/2024).

Donna memaparkan sejauh ini sudah ada puluhan ribu pekerja di IKN yang memiliki kebutuhan pangan. Belum lagi apabila pemerintah benar-benar akan memindahkan ASN hingga aparat TNI/Polri ke IKN, artinya kebutuhan pangan makin besar. Maka dari itu masalah ketahanan pangan di Nusantara harus bisa jadi perhatian.

"Apalagi sekarang sudah ada IKN, artinya sudah ada 23 ribu pekerja, akan tambah ASN, tambah TNI Polri, ini harus kita pikirkan bagaimana untuk melayani pangan mereka," tegas Donna.

Pihaknya sendiri sudah menawarkan lahan persawahan di Penajam Paser Utara untuk digarap dan bisa memenuhi kebutuhan pangan IKN. Namun, sampai saat ini belum direspons oleh jajaran Otorita IKN maupun pemerintah daerah.

"Kami dari Kadin sudah ada komunikasi dengan Otorita IKN dan beberapa deputi, kami menawarkan lahan persawahan di Penajam Paser Utara yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti," sebut Donna.

Secara umum, menurut data Badan Pengelola Statistik (BPS), kata Donna, ada sekitar 13 ribu hektare lahan sawah yang belum mendapatkan sentuhan dari pemerintah di sekitar IKN. Dia berharap dengan adanya kehadiran pemerintah pusat di IKN, masalah ini bisa ditindaklanjuti.

Pasalnya, untuk mengelola lahan persawahan ini harus ada koordinasi dari lintas kementerian lembaga, mulai dari Kementerian PUPR untuk irigasinya, Kementerian Pertanian untuk bibit dan pupuknya, hingga dari Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik lahan, serta masyarakat sebagai tenaga kerjanya.

"Harapan kami, adanya IKN karena Penajam Paser Utara irisan langsung dengan IKN, saya harap bisa ditindaklanjuti," harap Donna.

"Sebenarnya mereka menunggu yang masuk membantu mereka. Saat ini pemerintah dari Pemprov dan Pemkab memang belum maksimal membantu para petani," jelasnya.