Pemerintah Gandeng Pihak Ini Biar RI Tembus Jadi Anggota OECD

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan lembaga Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Upaya ini dalam rangka untuk memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia dengan dunia internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan ERIA dalam bentuk studi, publikasi, proyek bersama dan kegiatan peningkatan kapasitas di bidang kerja sama ekonomi internasional. Area yang menjadi lingkup kerja sama di antaranya yakni aksesi Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

"Melalui kerja sama ini, saya harap kerja sama antara kedua pihak dapat semakin erat, khususnya terhadap upaya aksesi Indonesia dalam OECD. Saya yakin dengan sumber daya yang ERIA miliki, akan memperkuat Tim Nasional OECD dalam memenuhi target 3 tahun keanggotaan Indonesia di OECD," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (31/7/2024).

Selain itu, kerja sama terkait keterlibatan dalam Asia Zero Emission Community (AZEC), pengembangan dan/atau perluasan ekspor Indonesia, penilaian potensi ekonomi industri kendaraan generasi mendatang, pengembangan strategi pembaruan armada jalan yang efisien dan efektif, serta area lain yang disepakati para pihak.

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, ERIA akan turut menyusun kajian dengan tema besar Future-Ready ASEAN, yaitu bagaimana Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan mampu menyiapkan diri untuk isu ekonomi ke depan, seperti semikonduktor dan ekonomi digital. ERIA akan melakukan Kajian Rantai Pasok Semikonduktor di ASEAN dan India.

Asia Tenggara sendiri diproyeksikan akan memiliki 10% pangsa perakitan dan pengujian semikonduktor global pada tahun 2027. Sementara itu, revenue di pasar semikonduktor di Indonesia diproyeksikan mencapai US$ 2,9 miliar pada tahun 2029. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu mempersiapkan ekosistemnya secara matang.

"Skema insentif yang dilakukan India, dapat menjadi referensi bagi Indonesia," tutur Airlangga.

Sebagai informasi, ERIA merupakan organisasi internasional yang didirikan di Jakarta pada 2008 untuk melakukan kegiatan penelitian dan menyusun rekomendasi kebijakan bagi integrasi ekonomi lebih lanjut di Asia Tenggara dan Asia Timur. ERIA turut menjadi knowledge partner bagi pengembangan kebijakan negara-negara di kawasan ASEAN.

"Melalui kerja sama ini, kami akan dukung pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian pada isu-isu kerja sama internasional seperti upaya peningkatan ekspor, pengembangan industri otomotif, pengembangan ekosistem ekonomi digital dan semikonduktor dan aksesi Indonesia dalam OECD dan CPTPP," ujar Presiden ERIA Tetsuya Watanabe dalam kesempatan yang sama.

Terkait ekonomi digital, ERIA disebut akan memberikan dukungan dalam bentuk riset, dukungan kebijakan untuk transformasi digital dan dukungan ekosistem start-up di kawasan melalui platform E-DISC (ERIA Digital Innovation and Sustainable Economy Centre).

Pemerintah Indonesia sendiri telah meluncurkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 sebagai panduan bagi pemangku kepentingan ekonomi digital. Di tingkat kawasan, kepemimpinan Indonesia ditunjukkan dengan inisiasi perundingan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 lalu.