Pemerintah Bakal Atur Lagi Orang yang Boleh Beli Solar Subsidi, Ini Alasannya

Pemerintah berencana mengatur kembali konsumen solar subsidi. Hal itu dilakukan agar solar subsidi tepat sasaran.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya tengah mengkaji langkah tersebut dengan mempertimbangkan harga minyak dunia hingga anggaran subsidi dan kompensasi.

"Kita lagi kajilah terutama memang sekarang, satu, terkait dengan minyak, harga minyak dunia. Kemudian juga demand, dan juga kemampuan kemampuan negara dalam memberikan dukungan, subsidi dan kompensasi," katanya di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Arifin menambahkan, konsumen solar subsidi tersebut akan diatur lewat peraturan presiden (Perpres). "Ya kita nanti lewatnya Perpres," kata Arifin.

Untuk diketahui, konsumen solar subsidi sendiri telah diatur dalam Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Perpres ini sendiri dalam proses revisi karena pemerintah juga berencana mengatur konsumen Pertalite.

Rincian konsumen solar tertuang dalam lampiran Perpres 191. Untuk solar diperuntukan kepada usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi,pelayanan umum.

Khusus transportasi, di antaranya, kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih. Lalu, kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah.

Selanjutnya, semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah, hingga sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.