Satu Dekade UU Desa: Mengapa BUMDES Masih Jalan di Tempat?

Sudah 10 tahun Undang-undang (UU) Desa diberlakukan, namun misi untuk mewujudkan desa yang mandiri, masih jauh panggang dari api. Ada empat lubang permasalahan yang harus ditambal segera.

Pada 2 Agustus 2024 lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 2014. Tanggal 15 Agustus ini merupakan hari diundangkannya Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2004 sebagai landasan hukum untuk otonomi penuh kepada desa dalam menjalankan pemerintahan, pengelolaan dan pemberdayaan seluruh potensi, agar desa-desa di Indonesia menjadi mandiri, lebih sejahtera, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota.

Harapan serupa juga diamini oleh pengurus pusat APDESI yang merupakan Asosiasi Pemerintah Desa, agar masyarakat desa tidak perlu lagi berbondong-bondong mengais rezeki di kota, tapi cukup di desanya saja.

Sesuai amanat UU Desa, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk mengelola seluruh potensi ekonomi desa dan melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam kegiatan pengembangan potensi ekonomi desa. Dari tahun ke tahun, kecuali pada saat pandemi COVID-19 terjadi, BUMDES selalu menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa.

Sehingga peranan dana desa begitu besar sebagai sumber permodalan utama dalam BUMDES. BUMDES inilah yang diharapkan menjadi terobosan bagi Pemerintah Desa untuk mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga cita-cita desa yang mandiri dapat tercapai.

Sejak 2016 hingga 2023, tak kurang dari Rp. 507 triliun dana desa digelontorkan dari pemerintah pusat. Dana desa ini merupakan sumber utama penerimaan desa dengan kontribusi sekitar 56% dari total penerimaan desa. Namun, kemampuan desa untuk menghasilkan PADes masih sangat minim.

Dalam periode 2016 hingga 2023, kontribusi PADes terhadap total penerimaan pemerintah desa hanya berkisar 2-4% saja. Ini merupakan sinyal bahwa investasi dari pemerintah pusat berupa dana desa, masih belum mampu memberikan hasil yang sepadan untuk menciptakan desa yang mandiri.

Satu Dekade UU Desa: Mengapa BUMDES Masih Jalan di Tempat?

Ketimpangan ini menurut penulis disebabkan adanya 4 permasalahan utama pada BUMDES yang harus dibenahi, sebagai berikut:

1. Perbedaan Persepsi Kinerja antara Pemerintah versus Pengelola BUMDES

BUMDES secara keseluruhan belum mampu berperan sebagai agen perubahan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini memerlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah selaku inisiator dan pemangku kebijakan utama dari program BUMDES.

Hasil studi yang dilakukan penulis dengan menggunakan multiple-case study dengan melibatkan 10 BUMDES di Provinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat menemukan adanya perbedaan tujuan dari diselenggarakannya program BUMDES menurut kacamata pemerintah dan pengelola BUMDES.

Pemerintah mempersepsikan bahwa kinerja utama yang diharapkan dari BUMDES adalah pada kinerja keuangan, seperti kontribusi BUMDES terhadap PADes, jumlah pendapatan, nilai aset yang dikelola atau laba. Ini terlihat jelas pada pemberian penghargaan dari pemerintah kepada para BUMDES terbaik yang menonjolkan capaian kinerja keuangan sebagai indikator utama dan menjadi fitur yang sangat ditonjolkan dalam berbagai pemberitaan di media massa.

Tapi sebaliknya, pengelola BUMDES mendefinisikan kinerja dengan lebih luas tidak hanya pada keuangan, melainkan pada kontribusi sosial seperti seperti jumlah warga desa yang dipekerjakan, jumlah gaji yang dibayarkan, jumlah subsidi, tunjangan dan sumbangan yang diberikan untuk mendanai kegiatan sosial, membantu warga desa miskin, hingga kinerja keberlanjutan lingkungan desa.

Kontribusi sosial ini bahkan lebih mendominasi persepsi kinerja dari para pengelola BUMDES ketimbang kinerja keuangan. Perbedaan persepsi kinerja antara pemerintah dan pengelola BUMDES menimbulkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh program BUMDES ini.

Ibaratnya, pemerintah sebagai nakhoda ingin berlayar ke utara, namun desa-desa sebagai awak kapal ingin berlayar ke selatan. Situasi ini sangat tidak menguntungkan karena keberhasilan program BUMDES adalah ketika semua pihak yang terlibat mempunyai persepsi yang sama.

Lanjut ke halaman berikutnya