Keponakan Prabowo: Saya Masuk Kementerian Keuangan untuk Belajar

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menyatakan kehadirannya di Kementerian Keuangan untuk belajar. Sebagaimana diketahui, keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto itu dilantik di tiga bulan terakhir kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mungkin saya bisa katakan saya masuk Kementerian Keuangan untuk belajar dari Bapak/Ibu sekalian supaya bisa lebih baik tata kelola di bawah," kata Thomas Djiwandono dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kementerian Keuangan 2024, Selasa (6/8/2024).

Awalnya Thomas Djiwandono bercerita, sebelum di Kementerian Keuangan dirinya merupakan pejabat partai politik di Gerindra yang mengutamakan keterbukaan informasi publik (KIP). Apalagi sekelas Kementerian Keuangan, menurutnya transparansi dan keterbukaan informasi menjadi hal sangat penting.

"Saya ingin menekankan betapa pentingnya apa yang Bapak/Ibu lakukan. Di Gerindra kita hanya di level partai politik, ini di Kementerian Keuangan sampai jenjang yang bawah itu sesuatu yang luar biasa sebagai seseorang yang saya tahu proses KIP itu seperti apa, itu sesuatu yang luar biasa," ucapnya.

Thomas Djiwandono menyebut peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan sangat penting. Menurutnya, publik perlu mampu mengakses beragam informasi mengenai apa yang dikerjakan para pejabat publik, darimana sumber anggarannya, hingga bagaimana anggaran itu dikelola.

"Kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian Keuangan dapat terjaga apabila kita semua dapat memahami urgensi keterbukaan informasi publik yang juga merupakan salah satu hak dari masyarakat," ucapnya.

Menurut Thomas Djiwandono, kepercayaan publik dapat meningkat ketika masyarakat bisa mengamati bagaimana uang yang disetorkan berupa pajak dapat dikelola. Dengan memahami dan melihat langsung bagaimana pajak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, kesediaan publik untuk menjadi pembayar pajak yang patuh dinilai akan meningkat dan pada akhirnya bisa berdampak pada penerimaan yang lebih besar.

"Keterbukaan Informasi Publik dapat dilakukan dengan menyediakan portal yang mudah diakses. Dengan adanya informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat terlibat langsung dalam tahapan pembangunan mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan," imbuhnya.