Menko Airlangga : Tujuan Bangun Pabrik Pupuk Demi Produksi Beras

Pasardana.id - Pemerintah terus berupaya mendorong kemajuan industri pupuk dalam negeri demi ciptakan energi hijau.

Salah satunya dengan mendukung revitalisasi infrastruktur industri pupuk melalui modernisasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Kunjungan Kerja ke PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (13/8) lalu mengatakan, industri, lembaga penelitian, dan Kementerian/Lembaga terkait harus berkolaborasi mengembangkan pupuk yang lebih efisien dan berkelanjutan.

"Tujuan membangun pabrik pupuk, bukan untuk petrokimia, tapi tujuan utamanya untuk (produksi) beras. Tidak ada revolusi pertanian tanpa pupuk. Makanan utama masyarakat Indonesia adalah beras, sehingga kita berhasil swasembada beras," kata Airlangga dalam keterangan resmi, yang dikutip Rabu (14/8).

Dirinya pun mengungkapkan, bahwa pasca reformasi, pembangunan pabrik pupuk dan turunannya relatif lebih lambat. 

"Padahal, pembangunan sebuah pabrik adalah employment terbesar untuk masyarakat sekitar pada industri yang sifatnya capital intensive," imbuhnya.

Menurutnya, Pupuk Kaltim memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pupuk nasional dalam mengembangkan green technology dan sedang menuju blue technology yang diharapkan menjadi cikal-bakal industri yang ramah lingkungan dan menjadi benchmark industri lainnya.

"Penting untuk pupuk bisa tepat sasaran, (misalnya) untuk pengembangan hortikultura karena dia nilai tambah rakyat, (setelahnya) baru pengembangan dari segi petrokimia. Saya juga yakin kita akan bisa menjadi negara pertama di Asia Pasifik (yang memproduksi) green fertilizer terbesar. Jadi, itu mungkin tantangan ke depan yang saya ingin bisa berjalan, karena ini sesuai dengan rencana transisi energi,” terang Airlangga.

Pemerintah telah menetapkan alokasi volume pupuk bersubsidi tahun 2024 sebesar 9,55 juta ton dengan didukung data sesuai nama dan alamat sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Internal tanggal 26 Februari 2024 tentang Lanjutan Pembahasan Kebijakan Perberasan.

Volume ini naik dari alokasi awal pupuk bersubsidi sebesar 4,7 juta ton.

Anggaran subsidi pupuk tahun 2024 juga ditambahkan sebesar Rp7,1 triliun dari nilai awal Rp 26,68 triliun menjadi Rp33,78 triliun.

Pemerintah juga sedang berupaya terus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Adopsi teknologi digital dilakukan untuk meningkatkan pengawasan distribusi dan penyaluran sampai ke petani agar tepat sasaran.

Salah satu upaya penting dalam hal ini yaitu mengintegrasikan data dan sistem dalam satu platform yang terintegrasi.

Misalkan integrasi data dan sistem Kementerian Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui aplikasi i-Pubers.

"Ke depannya, diharapkan dapat terintegrasi dengan data dan sistem perbankan dalam e-wallet juga. Dan yang juga menjadi PR dari Pupuk Indonesia adalah untuk membuat distribusi pupuk tepat sasaran. Nah, tentu untuk tepat sasaran perlu sistem, dan saya rasa sistem digitalnya sudah lengkap," kata Airlangga.