Kemenko Perekonomian Dukung Kebijakan Ekonomi Sirkular Demi Kurangi Limbah Plastik

Pasardana.id - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung kebijakan ekonomi sirkular sebagai langkah strategis pengembangan industri plastik yang berkelanjutan. 

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eko Harjanto mengatakan, langkah itu bertujuan salah satunya untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku plastik serta mengurangi limbah plastik.

Sebagai informasi, ekonomi sirkular merupakan pendekatan sistem ekonomi melingkar dengan memaksimalkan kegunaan dan nilai bahan mentah, komponen, serta produk, sehingga mampu mereduksi jumlah bahan sisa yang tidak digunakan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Kebijakan ekonomi sirkular ini mencakup beberapa fasilitas, antara lain; pengurangan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk industri plastik yang menggunakan bahan daur ulang serta industri daur ulang plastik itu sendiri.

“Program pemerintah ke depan akan fokus pada penerapan ekonomi sirkular dengan mendaur ulang bahan plastik yang sudah tidak terpakai,” ujar Eko seperti dilansir Antara, baru-baru ini.

Disamping itu, lanjutnya, pemerintah juga akan memberikan insentif fiskal dengan bobot persentase yang disesuaikan dengan kedalaman penerapan ekonomi sirkular, mirip dengan sistem pembobotan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Eko menyebut, pemerintah juga akan mendorong akses pasar bagi produk-produk hijau melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Produk yang memenuhi standar sertifikasi industri hijau akan diprioritaskan, memberikan insentif tambahan bagi perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, kemudahan pembiayaan juga menjadi fokus kebijakan ini, di mana industri plastik dan industri daur ulang plastik yang telah memperoleh sertifikat industri hijau akan mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah.

Mengutip data Asosiasi Daur Ulang Indonesia, populasi industri daur ulang plastik di Indonesia pada 2023 berjumlah sekitar 241 industri dengan nilai investasi mencapai Rp20 trilliun dan kemampuan produksi sebesar 2,54 juta ton per tahun.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SISPN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total timbulan sampah pada 2023 di 317 kabupaten/kota se-Indonesia mencapai 35,2 juta ton. 

Dimana, sebanyak 63,11 persen sampah tersebut sudah terkelola, dan sisanya 36,88 persen atau sekitar 13 juta ton sampah belum terkelola.