Pasardana.id - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini bakal segera dilantik.
Setelah siap buat tancap gas, langkah pertama yang akan difokuskan oleh Pemerintahan Prabowo, salah satunya adalah membentuk lembaga pengendalian karbon untuk ekonomi berkelanjutan.
Hal tersebut diungkap Ketua Tim Ekonomi Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah ketika bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, usai menggelar rapat koordinasi terkait Transisi Menuju Ekonomi Hijau dan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (14/8) lalu.
"Pemerintah Indonesia era Presiden Jokowi telah memiliki sejumlah rumusan kebijakan rendah karbon dalam RPJMN, serta memiliki komitmen penurunan emisi karbon. Dalam masa transisi ini harapannya bisa ada kebijakan yang lebih mengakselerasi dalam kepemimpinan selanjutnya,” ungkap Burhanuddin.
Dalam arahannya, ia menyebutkan kewajiban untuk memenuhi komitmen global dalam mengurangi emisi karbon sejalan dengan 8 misi asta cita presiden terpilih, pada pilar kedua yaitu untuk mendorong kemandirian bangsa, salah satunya melalui ekonomi hijau.
Yaitu, dengan membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) yang bertugas untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan serta mewujudkan kedaulatan karbon dengan memanfaatkan teknologi blockchain.
“Harapannya, semua dapat turut berkoordinasi dalam merumuskan badan dan revisi Perpres 98 tahun 2021,” katanya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengusulkan adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk sinkronisasi kebijakan ini.
Sedangkan untuk Satgas ini akan diisi oleh Laode Kamaluddin selaku Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto, dan Ishak Saing, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden.
"Ini untuk memudahkan transisi pembentukan badan nantinya," terang Moeldoko.
Hot
No comment on record. Start new comment.