Kepala BPOM Sebut Mahalnya Harga Obat di RI Ada Kaitan dengan Mafia

Pasardana.id - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar mengungkapkan, mahalnya harga obat di dalam negeri berkaitan dengan jaringan mafia obat internasional.

Dirinya yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak bermaksud menuduh negara lain sebagai mafia obat.

Hanya saja, kata dia, ada hal lain yang membuat obat yang dibutuhkan di dalam negeri menjadi tidak bisa masuk.

"Karena kalau mau pakai obat itu dia harus terbang ke luar negeri. Jadi saya melihat mungkin ada hubungannya juga dengan mafia obat internasional, hubungannya dengan bisnis pelayanan kesehatan internasional. Kemudian ada juga masalah obat dalam negeri terlalu lama disahkan. Presiden pun meminta guidance percepatan clinical trial agar obat yang harus dipercepat tak perlu dibuat lama disahkan,” bebernya lewat keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8).

Lebih lanjut Taruna menyebutkan, bahwa dirinya mendapat titah langsung untuk mengendalikan harga obat yang tinggi di tanah air.

Seperti diketahui, bahkan harganya bisa mencapai 400 persen lebih tinggi dibandingkan di luar negeri.

Meski demikian, jelas dia, dalam mengendalikan harga obat, BPOM tak bisa bekerja sendiri.

Untuk itu, pihaknya akan berkolaborasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

“Soal itu, beliau (Jokowi) meminta untuk kolaborasi dengan Menkes. Pak Menkes nanti kami akan koordinasi soal hal ini untuk instruksi pertama ini, kami akan upayakan berjalan dengan baik dan lintas sektor," tutur dia.

Taruna bilang, Presiden juga mengingatkan perlunya pengembangan obat-obat inovasi.

Pasalnya, banyak obat-obat dari negara produsen seperti Amerika, Jerman, Jepang yang dibutuhkan di dalam negeri.

“(Banyak) Dibutuhkan di negeri ini, tapi ternyata bertahun-tahun tak bisa sampai sini, dia terdampar di negara tetangga, misalnya Singapura. Ini akan berdampak berat ke masyarakat kita," tegas dia.