Bernilai Rp13,62 Triliun, FLPP BP Tapera Biayai 111.784 Unit Rumah

Pasardana.id - Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan rumah yang layak bagi masyarakat sebagai langkah untuk mengurangi backlog perumahan.

Salah satunya melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Hingga 15 Agustus 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui FLPP sebanyak 111.784 unit rumah senilai Rp13,62 triliun yang tersebar di 33 provinsi, 387 kabupaten/kota, disalurkan oleh 37 bank penyalur dan dibangun oleh 6.579 pengembang di 9.713 perumahan.

Sedangkan untuk pembiayaan Tapera, telah menyalurkan sebanyak 3.512 unit rumah senilai Rp583,55 miliar.

Menurut Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana BP Tapera, Doddy Bursman, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri untuk mengatasi persoalan backlog tersebut. 

“Dibutuhkan kerja sama yang kuat dari seluruh stakeholders terkait pada ekosistem perumahan," kata Doddy, dikutip Rabu (21/8/2024).

Berdasarkan Data Susenas 2023, backlog kepemilikan rumah secara nasional sebanyak 9,9 juta Rumah Tangga dan backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada periode yang sama mencapai sebanyak 26,9 juta Rumah Tangga.

Backlog tersebut tersebar di 98 wilayah perkotaan dan 416 wilayah pedesaan (pesisir dan non pesisir).

Dalam hal itu, Doddy mengatakan, pemerintah hadir melalui dukungan APBN, dimana BP Tapera berfungsi sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang mengelola dana FLPP dan juga sebagai demand aggregator untuk penyediaan data MBR.

"Di sisi lain dibutuhkan juga dukungan dari perbankan untuk menyalurkan pembiayaan, dan Pengembang untuk penyediaan supply rumah, serta stakeholders terkait lainnya," ucap Doddy.

Adapun menurut Doddy, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatasi kebutuhan perumahan, diantaranya terkait perencanaan dimana terdapat keterbatasan lahan sehingga harga semakin tinggi khususnya di daerah perkotaan serta lokasi perumahan yang jauh dari area aktifitas kegiatan sehingga menambah waktu tempuh.

Sedangkan tantangan dari sisi konstruksi, diantaranya harga bahan bangunan yang tinggi disebabkan oleh kurangnya produksi masal dan masih terbatasnya ketersediaan rumah layak huni yang berwawasan lingkungan untuk mendukung inisiatif hijau.