Stranas PK Fasilitasi Kolaborasi SIG-Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah

IDXChannel – PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), atau SIG, berkomitmen menerapkan tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) dalam kerja sama pengelolaan sampah menjadi energi.

Hal ini sejalan dengan inisiatif Tim Nasional Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) dalam mendorong kerja sama yang bersih dan transparan antara badan usaha pemerintah, BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah di sektor pertambangan dan pengelolaan sampah. 

Baca Juga:

Intip Langkah Penurunan Emisi Semen Indonesia

Inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, serta penguatan kapasitas BUMN dan BUMD untuk berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah ini, diwujudkan melalui agenda Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BUMN dan BUMD pada Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan di Gedung Juang KPK, Jakarta, pada Kamis (22/8/2024).

Sebagai perusahaan BUMN penyedia solusi bahan bangunan yang memiliki kapabilitas dan pengalaman dalam pengelolaan limbah dan sampah perkotaan, SIG bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkab Bangkalan, menandatangani Kesepakatan Bersama dalam Pengelolaan Sampah untuk dijadikan bahan bakar alternatif atau refuse-derived fuel (RDF) dalam produksi semen di Pabrik SIG dan SBI Tuban, Jawa Timur, serta Pabrik PT Semen Gresik di Rembang, Jawa Tengah. 

Baca Juga:

Semen Indonesia (SMGR) Cetak Laba Rp503,49 Miliar di Semester I, Turun 43 Persen

Anak usaha SIG, PT Semen Tonasa dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB), atau SBI, juga menunjukkan komitmen dalam membantu pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan sampah. SBI menandatangani Kesepakatan Bersama dalam Pengelolaan Sampah dengan Pemprov Aceh dan Pemkab Purwakarta.

Sementara PT Semen Tonasa menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam Pengelolaan Sampah dengan Pemkab Pangkep.

Baca Juga:

Menilik Prospek Semen Indonesia (SMGR) di Tengah Pembangunan IKN

Menurut Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, pihaknya memiliki tugas utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di mana aspek pencegahan termasuk di dalamnya. 
Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah, KPK selaku koordinator Tim Nasional Stranas PK telah membuat kajian khusus tentang bagaimana memanfaatkan sampah dengan sebaik-baiknya yang dapat mendatangkan keuntungan bagi bangsa dan negara.

"Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang akan menggunakan baik dana dari pemerintah pusat melalui BUMN atau pemerintah daerah melalui BUMD, ini akan kita kawal agar nantinya tidak ada suatu tindakan tercela untuk memanfaatkan dana-dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang akan menyebabkan kerugian negara. Inilah yang nanti kami kawal," ujar Johanis.

Nantinya, dalam tempo setiap tiga bulan, Tim KPK akan lakukan evaluasi, apakah kegiatan tersebut benar-benar telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada terjadi kerugian negara terutama yang terkait dengan korupsi.

Sementara, Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Indrajad Hattari, mengapresiasi Tim Nasional Stranas PK yang telah memfasilitasi perjanjian kerja sama antara BUMN, BUMD dan pemerintah daerah. Melalui dukungan KPK, kerja sama ini diharapkan dapat terlaksana dalam koridor good corporate governance dan akuntabel. 

"BUMN dan BUMD memegang peranan krusial dalam pembangunan nasional di Indonesia. Tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai agen pembangunan Indonesia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Rabin.

Menurut Rabin, BUMN dan BUMD berdiri bukan untuk sebagai pesaing, melainkan menjadi mitra strategis yang bekerja sama dan bahu-membahu mewujudkan visi Indonesia Maju.

Di lain pihak, Direktur Utama SIG, Donny Arsal, mengatakan bahwa pihaknya telah menggunakan RDF sebagai substitusi batu bara yang dihasilkan dari fasilitas RDF Plant Jeruklegi milik Pemkab Cilacap sejak 2020.

Tidak hanya sebagai pengguna, SIG melalui anak usahanya, SBI, juga menjadi inisiator sekaligus operator fasilitas RDF pertama di Indonesia yang diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada 21 Juli 2020.

Saat ini, fasilitas SIG dapat menyerap RDF lebih dari 460 ribu ton per tahun atau setara dengan volume sampah lebih dari 1 juta ton per tahun. 
Dengan pengembangan ke depan, fasilitas SIG diproyeksi dapat menyerap RDF lebih dari 770 ribu ton per tahun atau setara volume sampah lebih dari 1,6 juta ton per tahun.

"Selain mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil dan mencapai target dekarbonisasi, penggunaan RDF juga menjadi solusi yang dapat kami berikan untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan sampah, dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat," ujar Donny.

Komitmen SIG terhadap upaya pelestarian lingkungan semakin kuat dengan dukungan fasilitas pengelolaan limbah ramah lingkungan bernama Nathabumi.

Nathabumi memberikan layanan pengelolaan limbah industri baik B3 maupun Non-B3, pengelolaan sampah perkotaan, analisis dan laboratorium limbah, hingga pengelolaan limbah pengeboran. Sistem pengelolaan sampah dan limbah oleh Nathabumi dilakukan melalui metode co-processing dengan memanfaatkan suhu tinggi tanur semen yang mencapai 1.500 derajat Celcius, sehingga tidak menyisakan residu. 

(taufan sukma)