PUPR Berencana Tawarkan Proyek Hunian Vertikal di Jakarta ke Investor Asing

Pasardana.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana akan menawarkan proyek hunian berkonsep transit oriented development (TOD) atau rumah vertikal kepada investor asing.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Triono Junoasmono mengungkapkan, rencananya pembangunan hunian ini masih difokuskan di sekitaran Jakarta. 

Dia bilang, pada tahap awal pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggandeng Japan Housing Finance Agency (JHF).

Dimana kedua entitas ini sudah mendalami konsep atau skema pendanaan atas proyek yang dimaksud.

"Jadi kita sedang menyiapkan konsep TOD yang mana dibantu kajiannya oleh Japan Housing Finance Agency, jadi investor kita akan buka ke pasar, boleh dari mana saja, tapi support-nya, kajiannya dibantu dari Jepang,” kata Triono di Jakarta Selatan, Senin (26/8).

Pengembangan kawasan urban dengan memaksimalkan ruang hunian dan kawasan bisnis, serta tempat hiburan dalam jarak dekat dari akses transportasi umum ini difokuskan di Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. 

Dijelaskan Triono, hunian TOD baru mulai dibangun pada 2025 mendatang. Dia percaya, dengan bantuan kajian dari JHF, proyek hunian di Jepang bisa direplika di Indonesia.

“Yang mana kita saat ini sudah banyak membangun TOD dan ada satu titik yang sedang kita bahas bersama, persiapan, dibantu oleh JHF juga di Pasar Jumat, jadi dengan pengalaman dari Jepang mudah-mudahan kita bisa mereplikasi dan mencoba membuat modal yang ada di Indonesia,” ujar dia.

Kementerian PUPR juga akan melakukan lelang proyek hunian berkonsep TOD di tahun depan. Dan tentu saja, sambil melihat kondisi pasar properti di Tanah Air saat ini.

“Masih tahap awal, masih penyiapan kajiannya, bentuk modelnya seperti apa, sambil melihat respon pasar seperti apa, nanti tahun depan baru kita lelangkan, ini bentuknya lelang,” kata Triono. 

Sebagai informasi, JHF dan BP Tapera terus mematangkan kerja sama ihwal penyediaan likuiditas pembiayaan transit oriented development di Jakarta, setelah kedua entitas pada 2022 menandatangani nota kerja sama (MoU). 

BP Tapera sendiri akan menyediakan pembiayaan perumahan agar bisa memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Aksi ini sejalan dengan UU Nomor 4 Tahun 2016.

Disampaikan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mencatat, usai MoU disepakati 2 tahun lalu, pihaknya dan JHF Jepang telah mengkaji skema pembiayaan, pasar perumahaan, modeling pembiayaan bagi debitur dengan pendapatan rendah alias low income debiter.